Pendidikan GOTOPIK
Tambang Nikel di Raja Ampat
-
Duga Ada Konspirasi KKN dalam Pemberian IUP di Raja Ampat, Pengamat Minta Bareskrim & Kejaksaan Usut
Pengamat Ekonomi dan Energi UGM berharap Bareskrim dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan adanya praktik KKN dalam penerbitan IUP di Raja Ampat.
-
JATAM: Ada Dugaan Konflik Kepentingan PT GAG Nikel, Termasuk Komisaris Dijabat Pensiunan Brigjen TNI
Jatam menyoroti terkait dugaan adanya konflik kepentingan yang besar di balik eksistensi pertambangan yang dilakukan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua
-
Anggota DPR Gavriel Novanto Dukung Menteri ESDM Cabut IUP Nikel di Raja Ampat: demi Keselamatan Alam
Gavriel mendukung penuh keputusan pemerintah yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
JATAM Bongkar Rekam Jejak Lana Saria Komisaris PT Gag Nikel, Pernah Diperiksa Korupsi Tambang
Lana Saria turut disorot sebagai Komisaris PT Gag Nikel terkait polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Dia pernah terseret beberapa kasus
-
Pengamat Ekonomi dan Energi Sayangkan Prabowo Tak Cabut Izin Tambang PT Gag: Padahal Langgar UU
Pengamat Ekonomi Energi UGM sebut PT Gag masih harus dievaluasi dulu karena izin penambangan yang diterbitkan itu jelas melanggar undang-undang.
-
JATAM Sayangkan Pemerintah Tak Gunakan UU Pesisir dan Pulau Kecil Jadi Panduan Ekspansi Tambang
Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar menyayangkan pemerintah tak gunakan UU Pesisir dan Pulau Kecil menjadi panduan untuk ekspansi tambang.
-
Menteri LH Siapkan Rencana Pemulihan Ekologis Raja Ampat di Wilayah Terdampak Aktivitas Tambang
Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan rencana pemulihan ekologis di wilayah-wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
-
Talkshow Overview: Polemik Tambang Nikel Raja Ampat
Talkshow Overview edisi Rabu, 11 Juni 2025 dengan tema Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Papua Barat.
-
4 IUP Nikel Raja Ampat Dicabut, DPR Sebut Pemerintah Berkomitmen Lindungi Hak Masyarakat Adat
Anggota DPR RI, Aprozi Alam, menilai langkah pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
Berkaca dari Raja Ampat, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Wariskan Krisis Ekologi
Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, mendukung keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat.
-
Respons Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat, Komisi XI DPR: Ekonomi dan Ekologi Harus Seimbang
Anggota Komisi XI DPR RI, Galih D. Kartasasmita, menilai pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya
-
IUP Empat Perusahaan Tambang Dicabut, DPR Apresiasi Ketegasan Pemerintah Lindungi Raja Ampat
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyambut baik keputusan tegas pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP)
-
IMC Pelita Logistik Bantah Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana terkait dengan Keluarga Jokowi
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) angkat bicara terkait beredarnya nama dua kapalnya, JKW Mahakam dan Dewi Iriana
-
Sosok Ignasius Jonan, Menteri ESDM Era Jokowi, Namanya Disorot Kisruh Tambang Nikel Raja Ampat
Berikut sosok Ignasius Jonan yang disebut-sebut saat isu pertambangan di Raja Ampat mendapatkan respons negatif dari publik, meskipun sudah lengser
-
DPR: Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat Jadi Momentum Evaluasi Aktivitas Tambang di Pulau-Pulau Kecil
Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, menilai polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya harus menjadi momentum evaluasi pemerintah.
-
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat Daya akan Demo Tolak Aktivitas Tambang di Raja Ampat
Tema besar dalam aksi demo ini adalah “Suara Mahasiswa dan Pemuda Papua Selamatkan Pulau Indonesia” dengan tagar #SaveRaja dan #PapuaBukanTanahKosong.
-
Dugaan Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat: Diselidiki Bareskrim, Kejagung Siap Usut Pelanggaran IUP
Ini kata Bareskrim Polri dan Kejagung soal dugaan pidana terkait tambang nikel di Raja Ampat, proses penyelidikan dilakukan sesuai Undang-undang.
-
PP Himmah: Pemerintah Sudah Tegas Respons Tambang Nikel Raja Ampat, Saatnya Penegak Hukum Bertindak
Abdul Razak Nasution. Dirinya meminta Aparat Penegak Hukum untuk bergerak mengusut dugaan adanya pelanggaran hukum usai pencabutan IUP 4 perusahaan
-
Menteri LH Bicara Potensi Pidana 4 Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat yang Izinnya Sudah Dicabut
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap ada kemungkinan pidana yang dikenakan pada empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
-
Legislator Golkar Minta Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat Dihentikan
Ade Ginanjar (Agin) menyatakan apresiasi dan dukungan atas keputusan pemerintah yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP)
-
Profil Pelita Logistik, Pemilik Kapal JKW dan Dewi Iriana, Bantah Angkut Nikel Raja Ampat
Pemilik Kapal JKW dan Dewi Iriana, Pelita Logistik, memastikan tak beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
Kata Pemilik soal Kapal JKW Mahakam & Dewi Iriana: Tak Merujuk ke Tokoh Publik, Beroperasi di Kaltim
PT IMC Pelita Logistik Tbk bicara soal penamaan kapal JKW dan Dewi Iriana yang belakangan ramai dan diduga beroperasi di wilayah tambang Raja Ampat.
-
Legislator PKS Minta Pemerintah Kawal Rehabilitasi Lingkungan Usai Cabut Izin Tambang di Raja Ampat
Muhammad Haris meminta pemerintah melakukan tindakan setelah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
Viral Gambar Kerusakan Raja Ampat Hasil Manipulasi AI, Pakar: Dapat Menyesatkan Opini Publik
Pakar Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan bahwa saat ini sangat marak disinformasi visual.
-
Kejagung Siap Usut Pelanggaran IUP di Raja Ampat Papua, Harli Siregar: Kalau Ada Laporan Pengaduan
Harli menyarankan, jika masyarakat menemukan adanya dugaan perizinan IUP tersebut untuk segera melapor ke penegak hukum.
-
Bareskrim Selidiki Kasus Dugaan Kerusakan Alam dalam Pertambangan di Raja Ampat Papua
Menurut Nunung, setiap aktivitas pertambangan dipastikan akan menyebabkan kerusakan alam. Adapun proses penyelidikan berdasarkan temuan penyidik.
-
Pakar Hukum Dukung Pencabutan Izin Tambang oleh Prabowo: Jaga Lingkungan Raja Ampat
Prof Henry Indraguna dukung pencabutan izin tambang oleh Prabowo di Raja Ampat, sebut sesuai hukum dan lindungi kawasan Geopark.
-
PKS Apresiasi Presiden Prabowo Subianto Cabut Izin Tambang di Raja Ampat Papua
Kholid menilai pencabutan izin tambang di Raja Ampat sebagai langkah penting dalam menjaga kelestarian salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati
-
4 IUP di Raja Ampat Dicabut, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Kelestarian Lingkungan
Ali menilai, keputusan tersebut sangat tepat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut.
-
Apresiasi Pencabutan 4 IUP Nikel, Hensa: Kenapa Harus Tunggu Viral SaveRajaAmpat Dulu?
Hendri Satrio apresiasi pencabutan 4 IUP Nikel dan pertanyakan kenapa pemerintah baru ambil tindakan setelah viral #SaveRajaAmpat
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved