Senin, 29 September 2025

Tambang Nikel di Raja Ampat

Viral Gambar Kerusakan Raja Ampat Hasil Manipulasi AI, Pakar: Dapat Menyesatkan Opini Publik

Pakar Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan bahwa saat ini sangat marak disinformasi visual.

Tangkapan Layar Kanal Youtube Tribunnews
BAHAYA DISINFORMASI - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Ia mengingatkan bahwa saat ini sangat marak disinformasi visual. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan bahwa saat ini sangat marak disinformasi visual.

Hal itu merespons gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan seolah-olah terjadi kerusakan parah di kawasan Raja Ampat hingga viral di media sosial.

Menurutnya, partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis, seperti perlindungan lingkungan di Raja Ampat tetap penting. 

Hanya saja bentuk partisipasi tersebut harus didasarkan pada fakta dan informasi yang valid bukan berdasarkan viralnya sebuah isu di media sosial.

"Pentingnya literasi digital bentuk partisipasi publik yang sehat harus dilandasi fakta dan informasi yang valid agar tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas nasional," ucap Fahmi dalam keterangan Rabu (11/6/2025).

Dia juga menilai manipulasi visual berbasis AI juga dapat menyesatkan opini publik. 

Fahmi menuturkan dari hal tersebut bisa terjadi instabilitas apabila tidak direspons dengan komunikasi publik yang transparan.

"Dengan pendekatan holistik lintas kementerian (ESDM, KLH, Kemenhut dan lainnya) isu pertambangan di Raja Ampat bukan semata respon atas keresahan sesaat, tetapi pernyataan sikap jangka panjang," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Geopark Raja Ampat oleh pemerintah pada 10 Juni 2025.

Keputusan pencabutan 4 IUP di Raja Ampat menegaskan bahwa pemerintah bekerja berdasarkan rule of law.

Didahului dengan pemantauan sejak bulan Januari 2025 yang dibarengi dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengklarifikasi bahwa informasi yang tersebar di media sosial terkait kerusakan terumbu karang di Piaynemo Raja Ampat tidak sepenuhnya akurat. 

Ia meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang berbentuk visual dan tidak mewakili kondisi faktual.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan