Kepala BGN Sebut Perpres Tata Kelola Program MBG Segera Terbit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera terbit.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

Rapat tersebut membahas evaluasi program MBG, termasuk sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah.

Dadan berharap Perpres tersebut segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kemudian sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan dalam rapat. 

Ia menegaskan regulasi tersebut penting untuk memperkuat pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

"Karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan tidak hanya masalah keamanan sanitasi, higienis, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," ujar Dadan.

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Kasus MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terus jadi sorotan.

Terutama munculnya sejumlah temuan siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Program MBG ini sesuai janji Prabowo Subianto saat kampanye calon presiden di Pilpres 2024 lallu.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025. 

Rinciannya, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak.

Rinciannya, kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.