Pendidikan GOTAG
Pemilu
Berita
Foto (235)
-
Pertimbangan MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak: Banyak Politik Praktis
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menghapus keserentakan pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu nasional dengan Pilkada dalam rentang waktu yang sama.
-
BREAKING NEWS: Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Harus Ada Jeda 2 Tahun
MK menegaskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak tidak bisa lagi dilakukan dalam satu waktu bersamaan.
-
DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu
Perkara asusila menjadi jenis pelanggaran non-tahapan yang paling banyak diadukan terhadap penyelenggara pemilu.
-
Ketua Bawaslu: Pemilu Selesai, Masih Ada Tahapan Post-Election yang Tidak Boleh Dihilangkan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya tahapan post-election dalam penyelenggaraan pemilu.
-
Pengamat Setuju Ide Jimly Perluas Kewenangan DKPP Bisa Sidang Etik Peserta Pemilu
Ali sepakat jika kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperluas untuk tidak hanya menyidang pelanggaran etik oleh penyelenggara.
-
Jimly Asshiddiqie: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Diakibatkan Hawa Nafsu Peserta Pemilu
Mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, menyoroti akar masalah dari banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu.
-
Jimly Asshiddiqie Dukung Perluas Kewenangan DKPP: Tangani Etik Peserta Pemilu
Jimly Asshiddiqie dukung perluasan kewenangan DKPP tak hanya menangani pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tapi juga peserta pemilu.
-
Peringati Hari Jadi ke-4, Relawan Ganjarist Tegaskan Tetap Solid Meski Pemilu Telah Usai
Kris menyebut Ganjarist sebagai salah satu organisasi relawan yang masih eksis meskipun perhelatan politik bangsa telah usai.
-
Presiden Baru Korea Selatan Mau Perkuat Hubungan dengan AS-Jepang, Lanjutkan Dialog dengan Korut
Janji ini ia sampaikan dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Seoul sebagai Presiden baru terpilih untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
-
Korea Selatan Gelar Pilpres Imbas Pemakzulan Yoon Suk Yeol dan Kontroversi Darurat Militer
Hingga pukul 11.00 pagi, Komisi Pemilihan Umum Nasional mencatat 8,1 juta orang, atau lebih dari 18 persen pemilih
-
Sampaikan Amicus Curiae ke MK, Deconstitute Minta Jeda 2 Tahun Pemilu Pusat dan Daerah
Menurut Harimurti, pemilih dapat terbebani secara kognitif, karena dihadapkan pada lima surat suara sekaligus dan harus mempertimbangkan.
-
Rumor Kudeta Guncang Pantai Gading Jelang Pemilu, Pemerintah Sebut Disinformasi Terkoordinasi
Pemerintah Pantai Gading membantah isu kudeta yang viral di media sosial, menyebutnya kampanye disinformasi terkoordinasi.
-
Pakar Kepemiluan Jerman Sebut Alokasi Kursi Parlemen RI Langgar UU, Tawarkan Sistem Campuran
(FGD) bertajuk “Sistem Pemilu Campuran: Jalan Tengah untuk Mencapai Pemilu yang Berkualitas” pada Jumat (23/5/2025).
-
Menata Ulang Pilar Keadilan Pemilihan Umum, Momentum Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu harus dimaknai lebih dari sekadar perbaikan sistem pemungutan suara atau penguatan afirmasi representasi.
-
Pengamat: Pemilu-Pilkada Tanpa Jeda Ciptakan Borongan Kekuasaan dan Pemaksaan Koalisi
Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada semestinya tidak serentak antara nasional dan lokal, tapi perlu ada jeda selama dua tahun.
-
Bawaslu Heran Doorprize Kampanye Tak Terbatas: Dulu Rp1 Juta, Kini Bisa Umrah hingga Mobil
Ia menilai situasi ini berpotensi membuka celah praktik politik uang, karena hadiah yang diberikan kini bisa mencapai nilai fantastis, seperti mobil b
-
Usul Sumber Dana Pilkada sama Seperti Pemilu dari APBN, Ketua KPU: Agar Semua Daerah Seimbang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan ihwal adanya perbedaan sumber dana pemilu dan pilkada.
-
Wacana Jokowi Calon Ketua Umum PSI, Pengamat: Saling Menguntungkan dan Bisa Masuk Partai Parlemen
Kecil kemungkinan akan adanya figur lain yang berpotensi menjadi pesaing Jokowi dalam pemilihan pimpinan PSI itu.
-
Perludem Usul Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah, Optimalkan Mekanisme Reward dan Punishment Pemilih
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan skema pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jarak 2,5 hingga 3 tahun.
-
KPU Soal Wacana E-voting pada Pemilu Mendatang: Perlu Persiapan Matang dan Landasan Hukum yang Kuat
Mochammad Afifuddin merespons wacana penggunaan teknologi dalam sistem Pemilu mendatang, termasuk opsi e-voting.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved