TAG
Pemilu
Berita
Foto (235)
-
MK Kabulkan Pencabutan Sengketa Pilkada Kota Semarang
MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Semarang.
-
Biaya Pemilu Mahal, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Dorong Konsep e-Voting di Tahun 2029
Rahmat juga menyoroti pelanggaran terkait mutasi jabatan oleh kepala daerah petahana yang terbilang cukup tinggi dalam sidang sengketa Pilkada.
-
Utusan Trump Sarankan Ukraina Gelar Pemilu Akhir Tahun jika Capai Gencatan Senjata dengan Rusia
Utusan Khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg ungkap AS sarankan Kyiv gelar pemilu akhir tahun ini. Kenapa?
-
Data Jadi Elemen Krusial, Praktisi Komunikasi Politik Ipang Wahid: Bisa Ubah Persepsi dalam 100 Hari
Ipang menceritakan bagaimana data bisa menunjukkan program yang paling diingat dalam kampanye Prabowo-Gibran ketika Pilpres 2024
-
DKPP Sebut Imbalan Uang Jadi Alasan Penyelenggara Pemilu Bersikap Tak Netral
Sepanjang tahun 2024, DKPP RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
-
Data DKPP, Penyalahgunaan Kekuasaan Penyelenggara hingga Asusila Warnai Pelanggaran Pemilu 2024
Penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan menjadi salah satu kategori pelanggaran tertinggi dalam Pilkada dengan total 76 kasus.
-
VIDEO DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Pembangunan Gedung di Provinsi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia berharap dapat memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi.
-
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Berpotensi Memperparah Polarisasi
Karyono meminta agar putusan pembatalan Presidential Threshold dicermati terutama implikasi pengaturan pelaksanaan dan kontestasi Pilpres.
-
Jokowi Sambut Baik MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen: Harapannya Pilihan Capres Banyak
Jokowi menyambut baik putusan MK untuk menghapus presidential threshold 20 persen. Dia berharap capres yang dicalonkan semakin banyak.
-
Jumat Sore MK akan Putuskan Uji Materi UU Pemilu Soal Kampanye Presiden
MK dijadwalkan memutuskan perkara nomor 172/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Lintang Mendung Kembang Jagad, mahasiswi asal Jawa Timur, Jumat sore.
-
Penguasa De Facto Suriah Mengatakan Butuh Waktu Empat Tahun untuk Menyelenggarakan Pemilu
Penguasa de facto Suriah, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), menyatakan bahwa menyelenggarakan pemilu lama.
-
Mahfud Ingatkan Praktik Jual Beli Kursi Pemilu Lewat DPRD: 1 Kursi Bisa Rp 5 M
Mahfud MD, mengingatkan praktik curang pelaksaan pemilu tidak langsung atau lewat DPRD pada era sebelum reformasi.
-
Yenny Wahid Puji TNI Tak Cawe-cawe Pemilu: Polisi Justru Ancaman untuk Rakyat
Yenny justru mengkritisi sikap aparat kepolisian yang justru jadi ancaman bagi masyarakat. Ia mengkritisi kasus penembakan yang libatkan oknum polisi
-
Mardiono Minta Kader Tak Salahkan Partai Cokelat Buntut PPP Kalah di Pemilu 2024: yang Salah Kita
Mardiono meminta kadernya tak menyalahkan pihak lain meski kalah pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 termasuk cari kambing hitam, partai cokelat.
-
PKB Dukung Langkah Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Salah Satunya Pemilihan Gubernur Melalui DPRD
PKB mendukung langkah Presiden Prabowo memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi, salah satunya pemilihan gubernur melalui DPRD.
-
Mardiono Ungkap Alasan PPP Kalah Pemilu 2024, Singgung Ini Ke Ratusan Kader
Mardiono mengungkapkan penyebab kekalahan partainya dalam Pemilu dan Pilkada 2024.
-
Fraksi PKB Desak BPK segera Audit Menyeluruh Dana Pemilu dan Pilkada
PKB soroti dana Pemilu dan Pilkada, sedak BPK segera melakukan audit terhadap dana yang digunakan dalam pesta demokrasi 2024.
-
Rezim Bashar al-Assad Runtuh, PM Suriah Tuntut Pemilu Segera Digelar
PM Suriah mengatakan bahwa negara harus segera mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rezim Bashar al-Assad
-
Pemilu Pilar Demokrasi: Tantangan dan Dampaknya bagi Masa Depan Indonesia
Apakah pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan suara rakyat, ataukah hanya sekadar formalitas?
-
Daftar Undang-undang yang Paling Sering Diuji Materi di MK: Pemilu, Cipta Kerja, Hingga UU Advokat
MK memiliki kewenangan untuk menguji materi undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved