Pendidikan GOTAG
Pemilu
Berita
Foto (235)
-
AMPG akan Rekrut 2 Juta Kader Muda Golkar untuk Hadapi Pemilu 2029
Secara matematis, Said mengatakan AMPG akan mencetak 7.600 kader tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
-
Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Puan: Pemilu Masih Jauh
Jokowi instruksikan relawan dukung Prabowo-Gibran dua periode. Puan menilai Pemilu masih jauh. Apa makna politik di baliknya?
-
Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan
Buku Dr Puadi kupas peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu, jadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.
-
Pakar: KPU Periode 2022-2027 Banyak Merugikan Negara, Kalau Sadar Diri Ketua dan Jajaran Mundur
Titi menyebut Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa anggota KPU harus berintegritas, jujur, dan adil.
-
Berdampak pada Pelaksanaan Pemilu, HNW Tekankan Pentingnya Kajian Serius Putusan MK 135
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid soroti konsekuensi Putusan MK No 135 terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu.
-
Beri Kuliah Pascasarjana Universitas Pertahanan, Bamsoet Dorong Sistem E-Voting di Pemilu Indonesia
E-voting menjawab masalah klasik pemilu di Indonesia, yakni undangan ganda, surat suara sisa yang rawan disalahgunakan, hingga DPT
-
Terima Banyak Kritikan, KPU Akhirnya Cabut Keputusan Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres
KPU akhirnya mencabut Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan menutup akses dokumen capres cawapres dari publik.
-
DPR Minta KPU Klarifikasi soal Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres ke Publik
KPU diminta klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan capres cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.
-
Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Tuai Kritik, Tunjukkan Keberpihakan?
Menurut Jeirry, langkah KPU menutup 16 dokumen pencalonan selama lima tahun melanggar prinsip kesetaraan dan transparansi.
-
Lingkar Madani Indonesia Kritik Keputusan KPU Tutup Akses Publik terhadap Dokumen Capres-Cawapres
Ray Rangkuti mengkritik keputusan KPU yang mengecualikan sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dari akses publik.
-
BSN Partai Golkar Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia lewat Penyempurnaan Sistem Pemilu
Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menyatakan bahwa demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilu lima tahunan semata.
-
Digelar Sederhana, Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kukuhkan Pengurus Baru 2024-2029 di Jakarta
Syahmud menekankan bahwa BSNPG memilih menampilkan gaya berbeda dalam setiap kegiatan, dengan mengedepankan kesederhanaan.
-
Anggota DPR Ahmad Irawan Respons Pernyataan Yusril: Pemilih Berhak Memilih Artis atau Bukan
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, merespons kritik Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, yang menyoroti sistem pemilu saat ini.
-
Titi Anggraini Ingatkan DPR Segera Revisi UU Pemilu: Jika Tidak, Gugatan ke MK Terus Bertambah
Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.
-
Puan: Pemilu Kita Sering Dipengaruhi oleh Campur Tangan dan Buah Tangan
Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi dalam Pemilu di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan.
-
Koalisi Sipil: Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemilu Perlu Diatur Spesifik
Koalisi sipil usulkan revisi UU Pemilu atur jumlah pasti komisioner perempuan di KPU, Bawaslu, dan DKPP demi keseimbangan gender.
-
Putusan Tentang Pemisahan Pemilu Digugat, DPR Tunggu Sikap MK
Dede Yusuf respons gugatan supaya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan putusan soal pemisahan pemilu, MK diminta bijaksana.
-
Kurangi Praktik Money Politic, Anggota Baleg DPR Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPR dari Golkar dukung wacana Pilkada secara tidak langsung atau melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
-
Mahkamah Konstitusi Pisahkan Pelaksanaan Pemilu, Jimly Asshiddiqie: Harus Dihormati
Jimly mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak wajib untuk melaksanakannya.
-
Wacana Evaluasi Pilkada, Model Asimetris Diusulkan Untuk Efisiensi dan Hindari Konflik Horisontal
Ketua Bidang Organisasi IKADIP IPDN, Achmad Baidowi mengatakan, sistem pilkada langsung sudah saatnya dievaluasi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved