TOPIK
Beras Oplosan
-
Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengusut kasus beras oplosan
-
Prabowo geram liat ulah mafia pangan tanah air, praktik ini akibatkan subversi ekonomi karena merugikan rakyat kecil dan negara hingga Rp 100 triliun
-
Kehadiran Mentan di lokasi yang sama dengan Presiden memicu perhatian publik, mengingat sejumlah isu strategis tengah mencuat.
-
praktik oplos yang tidak diperbolehkan dan mengandung delik pidana adalah jika menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
-
DPD RI menemukan di daerah bahwa ada beras yang tidak sesuai ukurannya seperti tertulis dalam kemasan. Misalnya kemasan 50 kg namun hanya 49 Kg.
-
Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pengoplosan beras premium oleh beberapa produsen besar.
-
Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Nasdem Arif Rahman menyebut maraknya praktik beras oplosan di pasaran telah merugikan konsumen.
-
Amran menyebut pihaknya menemukan peredaran 212 merek beras yang tak sesuai standar mutu dan takaran di pasaran.
-
Sejauh ini, lanjut Sigit, sudah ada 25 produsen beras yang dimintai keterangannya oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri
-
Sebanyak 212 merek beras yang dijual ke masyarakat merupakan beras oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volumenya.
-
Tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.
-
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI meminta aparat penegak hukum segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan.
-
Kasus pengoplosan beras tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut langsung stabilitas pangan nasional
-
Ahmad Sahroni, mendesak Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk segera membongkar pihak-pihak di balik praktik beras oplosan
-
Polisi dengan sopan meminta agar sejumlah karung dari berbagai merek beras ditimbang untuk memastikan timbangannya pas.
-
Ari Supriyanti Rikin memastikan produk beras yang dijual berkualitas dan memenuhi standar mutu dan aspek keamanan pangan konsumen
-
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim potensi kerugian dalam kasus beras oplosan mencapai Rp 99 triliun per tahunnya.
-
Sebelumnya Kementan bersama tim pengawasan telah melakukan uji sampel terhadap 268 merek beras yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia
-
Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
-
Titie Soeharto, meminta menteri koordinator turut aktif dan tidak diam dalam kasus beras oplosan yang diungkap Kementerian Pertanian.
-
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menepis anggapan langkah tegasnya dalam memberantas mafia pangan merupakan strategi pencitraan.
-
Daniel Johan mendorong pemerintah untuk menjadikan kasus beras oplosan sebagai momentum reformasi tata niaga pangan nasional.
-
Dia menyoroti perbedaan mencolok antara harga di tingkat petani atau penggilingan yang menurun, dengan harga di tingkat konsumen yang meningkat.
-
PT Food Station Tjipinang Jaya, sebuah BUMD bidang pangan di DKI Jakarta, terseret dalam kasus dugaan beras oplosan.
-
Dugaan praktik curang pengoplosan beras premium dengan beras berkualitas lebih rendah melibatkan berbagai merek ternama. Berikut daftar 26 mereknya.
-
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penindakan praktik curang standar mutu dan takaran beras
-
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak penegak hukum mengusut kasus beras oplosan dari 212 merek beras di pasaran.
-
Helfi menyebut penyidik Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 pemilik merek beras kemasan 5 kg.
-
Skandal beras oplosan Rp99 T menyeret BUMD DKI, PT Food Station. Pemeriksaan direksi tengah berlangsung, Satgas Pangan turun tangan.
-
Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan sebanyak 212 merek beras yang produknya tidak sesuai standar atau berisi beras oplosan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved