Rapat dengan Komisi IV DPR, Mentan Lapor Perkembangan Penanganan Beras Oplosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman, membeberkan progres penanganan beras oplosan yang beredar di pasaran.

Hal itu disamapaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, pada Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Kasus Dugaan Beras Oplosan, Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi

Awalnya, ia mengungkapkannya adanta temuan terkait anomali harga beras.

Dia menyoroti perbedaan mencolok antara harga di tingkat petani atau penggilingan yang menurun, dengan harga di tingkat konsumen yang justru meningkat.

Baca juga: DPR Minta Polisi Segera Ungkap Sindikat Kasus Beras Oplosan, Baik Individu Maupun Perusahaan

“Kita mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” ungkap Mentan dalam di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta.

Amran juga mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya kenaikan produksi beras nasional sebesar 14 persen atau sekitar 3 juta ton lebih. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia mengalami surplus produksi, namun justru diiringi kenaikan harga di pasar.

“Di sisi lain, sesuai BPS, produksi kita naik itu 14 persen atau 3 juta ton lebih. Ada surplus 3 juta ton lebih dari kebutuhan. Tetapi harga naik, sisi lain petani turun. Harusnya kalau petani naik, baru bisa naik di tingkat konsumen,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, Kementerian Pertanian melakukan inspeksi menyeluruh terhadap produk beras yang beredar di pasar dari 10 provinsi penghasil beras terbesar. 

Sebanyak 268 merek diperiksa dan diuji di 13 laboratorium, guna memastikan hasil yang akurat dan akuntabel.

“Ini kami periksa di 13 lab. Kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif. Dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras karena stok kita besar,” ucap Mentan.

Ia menyatakan bahwa hasil dari uji laboratorium tersebut mengungkapkan bahwa 85 persen produk beras tidak sesuai standar mutu. 

Ada yang dioplos, dikemas ulang, dan dijual dalam label premium atau medium padahal berasnya berasal dari beras curah berkualitas rendah.

“85 persen yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” ungkapnya.

Amran menyebut bahwa nilai ekonomi dari peredaran beras tak sesuai mutu ini mencapai Rp99 triliun. 

Baca juga: Kementan-Satgas Pangan Ungkap Beras Oplosan, DPR: Jangan Ada Kompromi dengan Pelaku