Kasus Beras Oplosan Dinilai Mencederai Integritas Pangan Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Nasdem Arif Rahman, mengecam maraknya praktik beras oplosan di pasaran.

Beras oplosan adalah praktik mencampur beras biasa dengan beras premium, lalu menjualnya seolah-olah berkualitas tinggi, padahal mutu dan beratnya tidak sesuai standar.

Baca juga: Kementan Ungkap Hasil Uji Beras Food Station Cipinang di 5 Laboratorium: Tak Penuhi Syarat Mutu

Menurut Arif, beras oplosan tersebut jelas-jelas telah merugikan konsumen dan mencederai integritas sistem pangan nasional.

"Beras oplosan ini bukan hanya masalah kualitas, tapi juga merupakan penipuan besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia," kata Arif kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Legislator Nasdem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I ini menilai bahwa kasus beras oplosan tersebut merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. 

"Praktik semacam ini merusak kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani," ujar Arif.

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Desak Polisi dan Kejagung Usut Tuntas Aktor di Balik Beras Oplosan

Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran.

Akibat dari pelanggaran tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Andi Amran Sulaiman meminta agar para produsen beras yang diduga melanggar aturan mulai mengoplos hingga mengurangi takaran agar cepat sadar.

Dia meminta agar pelaku-pelaku ini mengikuti regulasi yang ada dan tidak merugikan masyarakat.

"Mudah-mudahan semua sudah sadar dan menyesuaikan regulasi yang ada," kata Amran kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).

Jika tidak, kata Amran, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri agar segera menindak para produsen curang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Ya beras oplosan semua kami minta segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada di republik ini. Kami sudah mengirim seluruh merek yang tidak sesuai (takaran)," tuturnya.