Tribunners / Citizen Journalism
Dari Nepal ke Maroko: Dua Wajah Politik Generasi Z
Generasi Z memimpin perubahan politik dunia. Nepal lahirkan parlemen digital, Maroko masih bergejolak dengan protes jalanan.

Namun, Gen Z Nepal tidak berhenti pada kerusuhan. Dari kekosongan politik pasca-krisis, muncul upaya mencari solusi unik: ribuan anak muda berkumpul di platform Discord, membentuk “parlemen digital” untuk memilih perdana menteri interim.
Dalam voting virtual itu, Sushila Karki—mantan Ketua Mahkamah Agung—dipilih sebagai simbol kepemimpinan alternatif. Meski tidak memiliki legitimasi hukum, eksperimen ini menunjukkan kapasitas Gen Z untuk mengubah energi protes menjadi inovasi politik. Seperti dicatat Clay Shirky (2008), media digital memungkinkan “mass self-communication” yang dapat menantang dominasi institusi lama. Nepal membuktikan bahwa bahkan setelah fase destruktif, generasi muda bisa melahirkan kanal kreatif.
Maroko: Gerakan yang Masih Bergulir
Maroko menghadirkan wajah lain dari politik Generasi Z. Gerakan Gen Z 212—angka 212 merujuk pada kode telepon internasional Maroko—lahir dengan tuntutan jelas: perbaikan layanan kesehatan, reformasi pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Mereka menolak prioritas negara yang lebih sibuk membiayai stadion dan event olahraga internasional ketimbang memperkuat sektor publik.
Protes meluas ke setidaknya sebelas kota besar, termasuk Rabat, Casablanca, Marrakesh, dan Agadir. Bentrokan dengan aparat berujung pada pembakaran fasilitas, kendaraan rusak, serta korban jiwa. Laporan menyebut sedikitnya tiga orang tewas, lebih dari 400 orang ditahan, dan kerugian materi mencapai miliaran dirham.
Namun berbeda dengan Nepal yang sudah menutup satu bab dengan jatuhnya pemerintahan, Maroko masih berada di tengah proses. Gerakan ini belum selesai. Kita belum tahu apakah ia akan menemukan kanal kreatif yang memperkuat demokrasi, atau justru terjebak dalam spiral kekerasan simbolik yang merusak legitimasi.
Dua Wajah Gen Z: Kreativitas dan Kekerasan
Nepal dan Maroko sama-sama berangkat dari akar serupa: frustrasi generasi muda terhadap institusi lama yang dianggap gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat. Perbedaannya terletak pada arah pasca-kerusuhan.
Nepal memperlihatkan bagaimana Gen Z, setelah memimpin demonstrasi keras, mampu mengubah energi itu menjadi eksperimen politik digital yang inovatif. Maroko, sebaliknya, masih berada di fase terbuka: apakah akan melahirkan terobosan baru atau justru berakhir pada kerusuhan yang berkepanjangan, masih menjadi tanda tanya.
Kedua wajah ini mengingatkan bahwa Generasi Z memiliki energi politik yang sangat besar. Tetapi, hasil akhirnya ditentukan oleh ketersediaan kanal partisipasi dan kemampuan mengubah kemarahan menjadi solusi.
Pelajaran untuk Indonesia
Bagi Indonesia, fenomena ini memberi refleksi berharga.
Pertama, negara harus membuka kanal partisipasi otentik. Generasi muda bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek politik yang menuntut ruang dialog nyata. Jika aspirasi mereka terus diabaikan, risiko letupan jalanan selalu ada.
Kedua, generasi muda perlu menjaga legitimasi moral. Kekerasan mungkin memberi sorotan sesaat, tetapi dalam jangka panjang justru mengikis dukungan publik yang sangat dibutuhkan.
Ketiga, teknologi bisa menjadi jembatan demokrasi. Jika diarahkan kreatif, ruang digital mampu memperluas partisipasi dan memperkuat deliberasi. Namun, tanpa wadah institusional, energi digital dapat tumpah ke jalan dalam bentuk kemarahan destruktif.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Jokowi, di Antara Kebencian serta Kerinduan dan Lalu, Dunia Memanggilnya |
![]() |
---|
Arti Seruan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Untuk Lawan Narasi Negatif Keluarga Solo |
![]() |
---|
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 Tegaskan Kepastian Penyelesaian dan Kelanjutan Pembangunan IKN |
![]() |
---|
Ahmad Labib Tekankan Sinergi Sistem Keuangan Negara, Pangi Chaniago Singgung Pajak dan Oligarki |
![]() |
---|
Komisi II DPR Minta Pemerintah Jelaskan Teknis IKN sebagai Ibu Kota Politik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.