Kesaktian Pancasila dan Asta Cita: Saatnya Menjadi Ruh Kebijakan Negara

Oleh: Ganjar Razuni 

• Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional
• Wakabalitbang DPP Partai Golkar
• Ketua Wanbin Yayasan Trisakti Pamungkas Nusantara (YTPN).

TRIBUNNERS - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025 yang baru kita lalui, hendaknya bukan sekadar ritual kenangan atas peristiwa 1 Oktober 1965.

Ia harus menjadi momen pengukuhan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan politik dan moral yang menuntun praktik demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). 

Namun kenyataannya, sejumlah survei menunjukkan adanya masalah serius: pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan elemen masyarakat makin rentan tergerus — sebuah kondisi yang mestinya menjadi alarm bagi setiap pembuat kebijakan.

Data empiris yang tersedia memperlihatkan gambaran yang mengkhawatirkan. Survei Litbang Kompas bekerja sama dengan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) pada 2022 menunjukkan hanya sekitar 28,6 persen siswa yang memahami Pancasila melalui pembelajaran di ruang kelas; sisanya banyak memperoleh pengertian dari sumber lain, termasuk media sosial. Ini berpotensi menggerus pendidikan Pancasila yang sejati.

Laporan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memuat temuan serupa yang mengingatkan rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan pelajar. Lebih jauh lagi, penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 menyimpulkan bahwa pemahaman materi wawasan kebangsaan pada siswa berada pada level sangat rendah dalam indikator tertentu. 

Di tingkat pengukuran nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Badan Pusat Statistik mengembangkan Indeks Aktualisasi Pancasila.

Hasil pengukuran yang diintegrasikan dalam modul Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang secara sistematis merekam tantangan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada beberapa dimensi penting sejak 2021. 

Pada Mei 2023, Setara Institute merilis survei tentang pandangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai Pancasila.

Hasilnya mengejutkan: sebanyak 83,3 persen siswa SMA berpandangan bahwa Pancasila bisa diganti. Hal ini bermasalah sebab sebagai dasar negara, Pancasila tidak bisa diganti melalui mekanisme hukum apapun.

Semua temuan ini bukan sekadar statistik; mereka menandakan kelemahan kapasitas kolektif bangsa untuk memahami dan menerjemahkan nilai dasar negara ke dalam kehidupan nyata. 

Kesaktian Pancasila 

Sejarah mengajarkan bahwa Pancasila lahir bukan sebagai dogma kering, melainkan hasil penjajakan gagasan politik yang mendalam.

Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 merupakan salah satu momen penting yang merumuskan gagasan dasar yang kemudian diperkaya menjadi Pancasila Dasar Negara. 

Kelahiran itu mengakar pada tradisi politik Indonesia yang ingin menyatukan pluralitas melalui nilai-nilai bersama. Dokumen Piagam Jakarta dan perdebatan di BPUPKI memperlihatkan bahwa kelima sila bukanlah wahyu tunggal melainkan kompromi historis antara berbagai aspirasi politik pada saat itu.