Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Pakar Khawatir Pemilu 2024 Bakal Ditunda jika MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup
Pakar khawatir putuskan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu picu penundaan pesta demokrasi 2024.
-
Pakar Menilai Teknik Omnibus Berbahaya dalam Pembentukan Perundang-undangan
Menurutnya studi banding (Omnibus) di lima negara ditinggalkan betul karena metode tersebut akan melahirkan perubahan dengan cara instan.
-
Pakar Menilai Pemilu 2024 Berada dalam Kondisi Unik: Banyak Tantangan yang Harus Dihadapi
Bivitri melanjutkan semangat Indonesia untuk mengatasi berbagai kritik yang selama ini sudah disuarakan mulai dari oligarki.
-
Tim Pokja Sektor Perundang-Undangan Bentukan Mahfud MD Sepakat Pakai Paradigma Partisipasi Publik
Bivitri Susanti, mengatakan anggota pokja sepakat untuk menggunakan paradigma partisipasi publik dalam kerja mereka.
-
Bivitri Susanti Jawab Isu Tim Percepatan Reformasi Hukum Dikooptasi Mahfud MD: Kami Tetap Independen
Bivitri Susanti, mengaku mendapati tudingan yang menyebut dirinya dan masyarakat sipil dikooptasi Mahfud.
-
Mendekati Pergantian Pemerintahan, Pakar Nilai Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Sebaiknya Ditunda
Menurutnya langkah itu perlu dilakukan karena RUU Kesehatan Omnibus penuh dengan kontroversi
-
Pakar Ulas Kekurangan dan Kelebihan RUU Omnibus, Bivitri: Omnibus Terlalu Memuat Banyak Hal
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan kekurangan dan kelebihan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
-
Ahli Tata Negara Bivitri Susanti Sebut Masyarakat Kebingungan Membaca RUU Omnibus Law
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kebingungan membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
-
Bivitri Susanti: Emak-Emak Terkena Dampak Paling Besar Kalau Ada Korupsi
Perspektif perempuan sangat diperlukan dalam setiap bahasan, apalagi membahas soal reformasi dan korupsi.
-
MKMK Cuma Punya Waktu 30 Hari Usut Dugaan Kecurangan MK, Bivitri Susanti: Optimis
MKMK dibentuk untuk mencari tahu siapa yang mengubah substansi putusan hakim. MKMK punya waktu 30 hari untuk mencari tahu jawabannya
-
Pakar Hukum Tata Negara Jadi Saksi Terkait Kasus 9 Hakim MK Dipolisikan, Bawa Fakta Baru
Bivitri diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi pelapor dalam kasus sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan oleh Zico
-
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Pejabat Punya Kepentingan Bisnis
State capture corruption terjadi saat banyak pihak yang punya kepentingan bisnis turut dalam menentukan dan melahirkan kebijakan
-
Pakar Hukum Tata Negara Nilai MKMK Bukan Sebuah Terobosan
Bivitri juga menilai bobot perkara yang ditangani oleh MKMK ini berat sebab berkaitan dengan pergantian hakim
-
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
-
VIDEO EKSKLUSIF Jelang Pemilu 2024: Masih Adakah Mantan Koruptor Dicalonkan?
kata dia, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bahwa napi koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
-
Pakar Hukum Nilai Keliru Minta PBB Diusir dari Indonesia Kalau Masih Kritik KUHP
Pakar Hukum menjelaskan kalaupun kantor PBB di Indonesia berkomentar secara diplomatis tak masalah karena bukan resolusi.
-
Pakar Hukum: KUHP Baru Tak Layak Dikatakan Sudah Dekolonisasi
Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu pun mencontohkan dalam aspek kebebasan berpendapat.
-
RKUHP Resmi Disahkan, Pakar Ungkap Deretan Pasal Bermasalah, Ada Living Law hingga Penodaan Agama
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti membeberkan deretan pasal bermasalah di RKUHP yang baru disahkan oleh DPR RI pada hari ini Selasa (6/12/2022)
-
RKUHP Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentuk UU Posisikan MK Seakan Keranjang Sampah
Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved