Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Pakar Sebut Landasan MA Kabulkan Gugatan Aturan Batas Usia Kepala Daerah Terlalu Dangkal
Pakar menyebut landasan MA mengabulkan gugatan aturan batas usia kepala daerah terlalu dangkal. Ini alasannya.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Nilai Revisi UU MK Akan Intervensi Kebebasan Hakim
Pakar hukum tata negata (HTN), Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berpotensi mengintervensi kebebasan hakim MK.
-
Bivitri Susanti Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan Kubu 01 dan 03, Ini 4 Alasan Krusialnya
Masuknya orang baru dan orang lama keluar membuat konfigurasi hakim konstitusi berubah. Hal ini terlihat pada MK yang mengabulkan permohonan dua orang
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Aturan MK Membatasi Pihak Pencari Keadilan di Pilpres 2024
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti mengkritisi proses hukum sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bivitri Susanti Sebut Pilpres Ulang Sangat Dimungkinkan
Bivitri meminta semua pihak tak terpengaruh dengan argumentasi sejumlah pengacara yang menyebut Pemilu ulang tidak mungkin.
-
Kritik Perbedaan Sikap Ketua MK, Bivitri: Leadership Suhartoyo Lebih Baik dari Anwar Usman
Perubahan pimpinan Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman digantikan Suhartoyo juga dinilai memberi harapan baru.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Menteri Tak Boleh Mangkir Jika Dipanggil MK untuk Bersaksi
Ia memberi contoh, MK memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hadir di persidangan dengan cara bersurat menggunakan kop surat Mahkamah Konstitusi
-
TNI-Polri Bakal Isi Jabatan Sipil, Pakar Hukum Tata Negara: Balik Lagi ke Orde Baru
Bivitri Susanti menilai rencana hadirnya aturan yang menempatkan TNI dan Polri di jabatan sipil membuat Indonesia kembali ke masa Orde Baru.
-
Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Pakar Hukum Masih Optimis Hak Angket DPR Bakal Terealisasi
Bivitri menerangkan bahwa hak angkat DPR merupakan proses politik, forum politik. Jadi lebih bisa didorong dari luar.
-
Soal Sengketa Hasil Pilpres 2024, Bivitri Harap MK Tidak Jadi Mahkamah Kalkulator
Menurutnya MK memang tidak pernah menyentuh urusan dugaan kecurangan yang bersifatnya struktur dan masif.
-
Pakar Hukum Tata Negara: di Masa Presiden Jokowi Ada Legalisasi Praktik Otokratisme
Otokratisme terselubung ini menurutnya pas dengan kondisi berbangsa dan bernegara yang belakangan terjadi.
-
Akademisi Sebut Terjadi Banyak Pengabaian Aspirasi Publik di Era Presiden Jokowi
Ubedilah Badrun mengatakan terjadi pengabaian terhadap kaum intelektual, termasuk civil society serta aspirasi para buruh selama pemerintah Jokowi.
-
Natalius Pigai Sayangkan Bivitri Tidak Paham Prinsip HAM, Soal Pernyataan Bikin Negara Sendiri
Natalius Pigai yang mengatakan bahwa kalau kita tidak taat hukum lebih baik dirikan saja negara sendiri, terapkan hukum rimba di sana
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Rakyat Disuguhi Politik Ketakutan
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengaku prihatin atas kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, saat ini.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Penting Digulirkan Sebab MK Tak Bisa Sentuh Kecurangan TSM
Bivitri Susanti menyatakan bahwa pengguliran Hak Angket DPR jadi penting karena MK kemungkinan enggan menyentuh persoalan dugaan kecurangan pemilu TSM
-
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Bisa Putuskan Pemilu Diulang
Jika paslon nomor 02 didiskualifikasi berdasarkan keputusan DPR, keputusan itu harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bongkar Latar Belakang 3 Pemeran Film ‘Dirty Vote’, TKN Prabowo-Gibran Beri Nilai Nol Kredibilitas
Dradjad pun mempertanyakan siapa yang mendanai film Dirty Vote dan siapa yang diminta rekomendasi nama-nama nara sumbernya.
-
VIDEO Belum Nonton Dirty Vote, Berikut Ini Respon Gibran
Gibran mengatakan, jika memang mengantongi bukti adanya kecurangan maka pihaknya mempersilakan untuk dilaporkan.
-
VIDEO Respon Bawaslu Disebut Inkompeten di 'Dirty Vote': Alhamdulillah Silahkan Kritik Kami
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.
-
Film Dokumenter - Dirty Vote
Dirty Vote adalah film dokumenter yang menceritakan tentang kecurangan Pemilu 2024.
