Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Wacana Presiden Tiga Periode, Pakar Hukum: Ada Oligarki Ingin Pelihara Kekuasaannya
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga isu presiden tiga periode sengaja dihembuskan oleh orang-orang di lingkar Presiden Jokowi.
-
MPR Ingin Buat Haluan Negara, Pakar: Sudah Tidak Relevan Lagi di Masa Sekarang
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR,
-
Terjaring OTT KPK, Penghargaan Bung Hatta Award Nurdin Abdullah Bisa Dicabut
Imbas Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK, penghargaan BHACA yang diterimanya bisa dicabut, yang berwenang mencabut yakni ketua dewan pengurus BHACA.
-
Ada Salah Ketik dalam UU Cipta Kerja, Pakar: Makin Tampak Bagaimana Buruknya Proses Ugal-ugalan Ini
Bivitri mengatakan, makna pembuatan undang-undang dikerdilkan hanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.
-
Wafatnya Pollycarpus Dinilai Akan Jadi Kendala untuk Temukan Pelaku Pembunuhan Munir yang Lain
Wafatnya Pollycarpus Budihari Priyanto akan menjadi kendala tersendiri bagi penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus pembunuhan Munir.
-
Punya Banyak Informasi terkait Kasus Pembunuhan Munir, KASUM: Selidiki Penyebab Kematian Pollycarpus
Bivitri menilai, Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait pihak-pihak yang memerintahkannya untuk membunuh Munir.
-
RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi & Identitas Indonesia
Jamal menilai pembinaan ideologi Pancasila sebaiknya diatur dalam payung hukum berbentuk Undang-Undang.
-
Pilkada di Tengah Pandemi Rawan Korupsi Hingga Makin Masifnya Politik Uang Berbalut Bansos
Oce menjelaskan banyak ruang dalam proses pilkada yang berpotensi menjadi ruang korupsi, seperti pengadaan logistik atau barang dan jasa pilkada
-
Polri Diminta Usut Tuntas Teror Terhadap Panitia Diskusi FH UGM
Pembatalan itu karena dari pembicara hingga moderator mendapat ancaman dari sejumlah orang.
-
Bivitri Susanti: DPR Tabrak Aturan Main Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dia menjelaskan upaya pemohon mengajukan uji formil terhadap UU KPK hasil revisi menggambarkan bagaimana proses legislasi semakin menjauh
-
Bivitri Kritik Pernyataan Mahfud MD: Kalau Salah Ketik Sedikit Perbedaannya, Ini Kenapa Satu Pasal?
Bivitri Susanti mengkritik pernyataan Mahfud MD yang sebut ada kesalahan ketik di salah satu pasal dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Dengan Nada Tinggi, Mahfud MD Tantang Bivitri atasi Kasus HAM: Bagaimana jika Anda Jadi Jaksa Agung?
Menkopolhukam Mahfud MD sempat menunjuk-nunjuk Pakar Tata Hukum Negara, Bivitri Susanti di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).
-
Di Mata Najwa, Bivitri Susanti Singgung Omnibus Law di DPR: Rakyat Baru Saja Ditipu dengan UU KPK
Ahli hukum Bivitri Susanti, menegaskan jangan sampai pembuatan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terjadi seperti Revisi UU KPK pada September 2019.
-
Kinerjanya Diberi Nilai di Bawah 5, Mahfud MD Bocorkan Peran Pemerintah di Kasus Jiwasraya
Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Bivitri Susanti menilai 100 hari kinerja Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD
-
Pengamat: Hubungan Jokowi dan KPK Dianggap Memanas, Segalanya Mau Intervensi
kata Bivitri, sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang untuk tidak mendukung penguatan KPK saat ini.
-
Pakar Hukum Tata Negara Tekankan Pentingnya Pembahasan RKUHP Dilakukan Terbuka
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dibahas secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
-
Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan Pentingnya Pelibatan Masyarakat Terdampak Dalam Pembentukan RKUHP
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai masyarakat terdampak harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan pembahasan RKUHP
-
Bivitri: Jokowi Masih Ragu Terbitkan Perppu KPK
Namun menurut Mahfud, Jokowi belum mau menerbitkan Perppu lantaran masih ada jalur hukum lain, yakni uji materi alias judical review (JR).
-
Pastikan Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Banjir Kritikan
Banjir kritikan menerpa Presiden Joko Widodo setelah ia memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti U
-
Pakar Hukum: Sembilan Hakim MK Tidak Akan Tersinggung Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK
Perppu merupakan kebijakan hukum yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved