Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Susanti: Pola Membungkam Pengkritik Sedang Dilakukan
Ia menilai narasi terorisme dan makar yang dikaitkan dengan gerakan sipil hanyalah upaya untuk menakut-nakuti publik.
-
Bupati Pati Sudewo Didesak Mundur, Pakar Hukum Tata Negara: Warga Sudah Lihat Karakter Bupatinya
Soal aksi demonstrasi warga Kabupaten Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur, Bivitri Susanti menilainya sebagai langkah yang harus diapresiasi.
-
Bivitri Sorot Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto: Politisasi Hukum Diselesaikan Lewat Politik
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemberian abolisi dan amnesti dari Prabowo untuk Tom Lembong dan Hasto bentuk penyelesaian politik.
-
Prabowo Sebut 'Indonesia Gelap' Didanai Koruptor, Pakar Singgung Cara Berpikir
Bivitri Susanti mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa gerakan "Indonesia gelap" didanai oleh koruptor.
-
Bivitri Susanti Tegaskan Revisi UU BUMN Hanya untuk Mendukung Danantara
Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tak layak dimasukkan sebagai fast track legislation.
-
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal DPR Belum Proses Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Bivitri Susanti mengomentari sikap DPR yang hingga saat ini belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
Pakar Kritik Puan Tak Proaktif Respons Surat Pemakzulan Gibran, Curiga Ada Politisasi Hukum
Pakar menjadi bertanya-tanya, apakah lambatnya respons Puan itu berkaitan dengan pertemuan Prabowo dan Megawati atau berhubungan dengan Sekjen PDIP.
-
Pakar Tegaskan Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Punya Legal Standing untuk Gugat UU TNI
Dalam konteks uji materiil sekalipun, publik tetap bisa memiliki legal standing sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional.
-
Bivitri Susanti Soroti Tekanan Terhadap Mahasiswa Pemohon Uji Formil UU TNI: Kemunduruan Demokrasi
Padahal, menurutnya, selain lembaga yudikatif, mahasiswa dan publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap kekuasaan.
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto Disebut 'Pemutihan' Sejarah, Akademisi: Demokrasi Kita Putar Balik
Bivitri menilai jika gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto hal itu bisa merusak fondasi reformasi dan ketatanegaraan yang telah dibangun pasca-Orba
-
Tata Tertib Baru DPR Panen Kritik, Dianggap Melanggar Konstitusi Hingga Kesesatan Berpikir
Lewat aturan ini, DPR bisa mengevaluasi semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Revisi Tatib DPR Culas, Bivitri Susanti: Ini Melanggar Konstitusi
Menurut Bivitri hal itu menjadi masalah karena tatib tersebut merupakan peraturan DPR di mana tidak ada keterlibatan eksekutif di dalamnya.
-
Bivitri Susanti Ungkap Dampak Positif dan Negatif soal Dihapusnya Presidential Threshold
Bivitri Susanti mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) untuk pemilihan presiden.
-
Pakar Hukum Endus Ada Pihak Pemberi Perintah Agar Terjadi Kecurangan di Pilkada Jakarta
Bivitri yakin betul, pelaku yang sudah dipecat oleh KPU Jakarta tersebut mendapatkan iming-iming dari seseorang. Sehingga melakukan pencoblosan.
-
Klarifikasi Yusril soal Pernyataan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Sebut Tak Ada Genosida
Alasan Yusril sebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat: Tak ada genosida dan pemusnahan etnis.
-
Yusril Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 98, Bivitri Susanti: Sangat Disayangkan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 98
-
Bantah Menko Yusril, Bivitri Susanti Tegaskan Kasus 98 Jelas Pelanggaran HAM Berat
Bivitri Susanti menegaskan peristiwa kekerasan pada tahun 1998 di Indonesia termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
-
VIDEO Calon Menteri dan Wakil Menteri Capai 107 Orang, Pakar Hukum Sebut Pemborosan Anggaran
Bivitri Susanti menilai gemuknya kabinet pemerintah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka bakal membuat pemborosan anggaran.
-
Selain Tak Jamin Keberhasilan, Gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Bakal Timbulkan Masalah
Ia memprediksi, bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan Prabowo -Gibran nantinya.
-
Soal Jet Pribadi Kaesang Disebut Potensi Sulit Diusut, Pakar Menilai Adanya Faktor Kekuasaan Jokowi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sulit untuk mengusut penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaesang dan istri, Erina saat-saat ini.
