Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Syarat Usia Capres Cawapres Berubah, Pakar Sebut MK Memutus Perkara yang Bukan Ranahnya
Ia menilai dalam tindakannya MK memutus suatu perkara yang bukan wilayahnya melainkan wilayah pembentuk Undang-Undang (UU).
-
Pakar Sebut Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Tak Perlu Ubah UU Pemilu
Pakar mengungkapkan putusan MK soal batas usia capres-cawapres tak perlu mengubah UU Pemilu. Ia menyebut KPU hanya perlu mengubah PKPU.
-
Jokowi Persilakan Pakar Hukum Nilai Putusan MK yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Jokowi mempersilahkan pakar hukum untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mengenai batas usia Capres-Cawapres.
-
Manfaatkan Kekuasaan, Pakar Nilai Jokowi Bangun Dinasti Politik Secara Instan
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun dinasti politik dengan memanfaatkan kekuasaannya.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Regresi Demokrasi Era Jokowi Lebih Parah dari Soeharto
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada regresi demokrasi yang cukup besar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Pakar Hukum Kritik Potensi Dinasti Politik Jokowi: Bisa Merusak Demokrasi
Bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran sama
-
19 Tahun Pembunuhan Munir, KASUM: Kalau Kita Dibilang Mempolitisasi Calon-calon Presiden, Kebalik!
Bivitri Susanti bersama sejumlah aktivis menyampaikan orasi dalam Aksi Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib
-
Banyak Eks Koruptor Nyaleg, KPU Gagal Beri Rakyat Perlindungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selaku yang punya otoritas kepemiluan, disebut gagal memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
-
Jika Ada Perubahan Penting Soal Batas Usia Capres Cawapres, Pakar Usul Dibahas Usai Pemilu 2024
Bivitri Susanti menjelaskan, jika ada perubahan yang dianggap penting dalam perkara batas usia minimum calon presiden (capres) dan cawapres
-
Pakar Sebut MK Harusnya Tak Ikut Campur Soal Batas Usia Minimum Capres-Cawapres
MK harusnya tidak mencampuri urusan ihwal batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang merupakan kewenangan DPR
-
Bivitri Susanti: Polusi Udara di Jabodetabek Akibat Produk Hukum yang Disalahgunakan
Bivitri menyontohkan polusi udara yang terjadi di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini terjadi akibat putusan yang salah.
-
Bivitri Susanti: Hampir Semua UU Dalam Tiga Tahun Terakhir Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Bivitri Susanti mengungkapkan hampir semua Undang-undang yang disahkan oleh DPR mendapatkan penolakan dalam tiga tahun terakhir ini
-
Proses Hukum Kepala Basarnas Masuk ke Peradilan Militer, Pakar Sebut Tidak Transparan
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi
-
Pakar Hukum: KPK Tak Perlu Minta Maaf Terkait Penetapan Tersangka Kabasarnas
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa KPK tak perlu minta maaf terkait penetapan tersangka Kabasarnas.
-
Ahli Sebut Peluang Gugatan UU Cipta Kerja Dikabulkan MK Berat
Bivitri Susanti mengatakan peluang gugatan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) berat.
-
Pengamat Sebut SEMA Larangan Pencatatan Nikah Beda Agama Harusnya Dicabut: Itu Ngaco
Bivitri mengatakan, SEMA bukan merupakan sebuah peraturan, melainkan pedoman untuk hakim.
-
Ahli Hukum Tata Negara: Pemerintah Salah Gunakan Perppu, UU Cipta Kerja Layak Dibatalkan
Ahli hukum dan konstitusi Bivitri Susanti mengatakan, pemerintah telah menyalahgunaan Perppu untuk mengegolkan UU Cipta Kerja.
-
Ahli: UU Cipta Kerja Perlu Dibatalkan Agar MK Jalankan Fungsi Pengawasannya
Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum dalam tujuan ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja
-
Ahli Duga Ada Skenario Politik Hukum dalam UU Cipta Kerja
Ahli Tata Negara Bivitri Susanti menduga ada skenario politik hukum di balik ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja
-
Revisi UU TNI Dinilai Berpotensi Disahkan Dalam Waktu Singkat Seperti UU Lainnya
Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI berpotensi disahkan dalam waktu singkat seperti Undang-Undang lainnya.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved