Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Pakar Hukum Sebut Pengesahan RKUHP Sebelum DPR Reses, Demi Mencegah Gelombang Penolakan
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya diketok pada Selasa (6/1
-
Pakar Sebut RKUHP Hanya Menyenangkan Presiden dan Lembaga Negara Bukan Rakyat
RKUHP itu sendiri kabarnya sudah masuk agenda di DPR RI untuk disahkan dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12/2022) atau sebelum memasuki masa reses
-
RKUHP Bakal Disahkan, Pengamat Tata Hukum Negara: Kerusakan Negara Hukum dan Demokrasi
Pengamat Tata Hukum Negara Bivitri Susanti turut menyoroti soal rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Jokowi Sebut Pilpres Jatah Prabowo, Pengamat: Gurauan Politik, Langgar Etik, Ingin Jadi King Maker
Sejumlah pengamat memberikan pandangan mereka terkait pernyataan Jokowi ke Prabowo terkait jatah Pilpres selanjutnya.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Sinyal Jokowi ke Prabowo Soal Pilpres 2024 Melanggar Etik
Bivitri Susanti menyoroti dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024.
-
Bivitri Susanti: Febri Diansyah-Rasamala Jangan Lupakan Fakta Lahir Dari Kelompok Pegiat Antikorupsi
Bivitri Susanti menyayangkan keputusan 2 eks pegawai KPK Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang jadi kuasa hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
-
Reformasi Bidang Peradilan, Pemerintah Bisa Gandeng Lembaga Negara Untuk Bantu MA
Mahfud MD mengumumkan pemerintah mulai mencari formula untuk melakukan reformasi di bidang peradilan.
-
Reformasi Polri Dinilai Harus Didasarkan Masalah Nyata, Bukan Persepsi Publik
Bivitri Susanti memandang reformasi Polri perlu didasarkan pada masalah nyata dan bukan pada persepsi publik terhadap Polri.
-
Febri Diansyah-Rasamala Jadi Kuasa Hukum Istri Ferdy Sambo Pukulan Bagi Kelompok Masyarakat Sipil
Dua eks pegawai KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang bergabung menjadi kuasa hukum Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
-
Peneliti BRIN Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Kental Dimensi Militeristik
Peneliti Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
-
Pakar Hukum Menilai Wacana Memasukkan Kembali PPHN dalam Konstitusi Tak Memiliki Urgensi
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai wacana memasukkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi tidak memiliki urgensi.
-
Wacana Hidupkan Kembali PPHN Dianggap Rusak Sistem Ketatanegaraan
Upaya menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan dianggap tidak memiliki urgensi sama sekali.
-
KASUM Sodorkan 15 Nama Serta Rekam Jejak Untuk Dipilih Komnas HAM Jadi Anggota Tim Ad Hoc Munir
Bivitri mengatakan telah menyodorkan 15 nama kepada Komnas HAM untuk dipilih sebagai anggota Tim Ad Hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Munir
-
Polri Punya Utang Jelaskan Maksud Pembentukan Hingga Hasil Kerja Satgassus Merah Putih Kepada Publik
Polri disebut memiliki utang untuk menjelaskan maksud pembentukan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih kepada masyarakat
-
Rapat Komisi III DPR Disorot: Keras ke Mahfud MD, Giliran dengan Kapolri Lembut & Disanjung-sanjung
Ahli Tata Negara menilai rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri bertabur sanjungan dan puji-pujian.
-
Dampak Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Provinsi Akan Pengaruhi Hasil Pemilu 2024
Pakar hukum konstitusi mengatakan ketiadaan wakil perempuan di Bawaslu akan berdampak aksi afirmatif
-
Pakar Hukum Nilai Penetapan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan Hal yang Mengada-ada
Bivitri Susanti mengungkapkan upaya menghidupkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan
-
Pakar Hukum Nilai Pencabutan Izin ACT Tidak Menyelesaikan Masalah
Bivitri Susanti menilai pencabutan izin yang dilakukan Pemerintah terhadap lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak menyelesaikan masalah.
-
Akademisi Bivitri Susanti Soroti Implementasi UU PSDN untuk Pertahanan Negara
Akademisi menyoroti Implementasi UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Partisipasi Publik pada RKUHP Justru Untungkan Pembuat UU
Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan sangat menguntungkan para pembentuk undang-undang.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved