Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
Ini Pesan yang Ingin Diungkap Bivitri dan Feri Amsari dalam Film Dirty Vote
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, film dokumenter Dirty Vote menjadi rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi Indonesia saat ini.
-
Rekam Jejak dan Sosok Sutradara hingga Tiga Pakar Hukum Tata Negara yang 'Bintangi' Film Dirty Vote
Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju Pemilu 2024.
-
Profil 3 Dosen di Film Dirty Vote: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari
Simak profil tiga dosen sekaligus pakar hukum tata negara di film Dirty Vote. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
-
Film Dokumenter Dirty Vote Ceritakan Instrumen Kekuasaan untuk Curangi Pemilu
Menyongsong tiga hari lagi pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.
-
Soal Isu Pemakzulan Presiden Jokowi, DPR Diminta Berperan Aktif
Menjelang gelaran Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo dinilai banyak melanggar hukum dan konstitusi sehingga sudah bisa menjadi alasan pemakzulan.
-
Pakar Tata Negara: Bola Pemakzulan Jokowi di Tangan DPR, Terkendala Untung-Rugi Politis
Pakar Hukum Tata Negara menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan dari jabatan Presiden
-
Pakar Hukum Tata Negara: Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Penuhi Syarat Pemakzulan
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pernyataan Jokowi mengenai Presiden boleh kampanye sudah memenuhi syarat pemakzulan
-
Fakta-fakta Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Dibela TKN
Berikut fakta-fakta dan sejumlah dampak atau reaksi yang muncul dari pernyataan Jokowi soal boleh memihak salah satu paslon dalam Pilpres 2024
-
Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak saat Pemilu, CALS: Pentingnya Larangan Politik Dinasti
CALS mengatakan pentingnya larangan politik dinasti di Indonesia buntut pernyataan Jokowi soal menyebut Presiden boleh berpihak saat pemilu.
-
MKMK Resmi Dipermanenkan, Pakar Sebut Telat Tiga Tahun, Bivitri: Seharusnya Sejak 2020
Bivitri menyayangkan sejak 2020 MKMK tidak dibuat-buat juga di bawah kepemimpinan Ketua MK sebelumnya Anwar Usman.
-
Pakar Hukum Soroti Ucapan KSP Moeldoko Komentari Oknum Satpol PP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Bivitri Susanti merespons pernyataan KSP Moeldoko yang menyebut tidak adanya pelanggaran dari sejumlah anggota Satpol PP dukung Prabowo-Gibran.
-
Anwar Usman Harus Mundur agar 9 Hakim MK Bisa All Out Tangani Setumpuk Sengketa Pemilu 2024
Menurutnya, Anwar Usman lebih baik mengundurkan diri dari jajaran hakim MK, agar nantinya dapat digantikan dengan sosok lain yang dapat melengkapi
-
Sebut Pemilu 2024 Spesial, Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Lebih Aktif Ikut Mengawasi
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan Pemilu 2024 spesial. alarm, bahwa masyarakat harus semakin aktif mengawasi jalannya Pemilu 2024.
-
Hindari Potensi Kecurangan, Masyarakat Diajak Pantau Pemilu Lewat JagaPemilu
Pemilu adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi di mana suara setiap warga negara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan bangsa
-
Pemilu 2024 Dinilai Spesial, Pakar Minta Masyarakat Aktif Lakukan Pengawasan
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Pemilu 2024 spesial yang ditandai dengan tiga hal.
-
Keberatan Suhartoyo Jadi Ketua MK, Pakar : Anwar Usman Bukan Sosok Negarawan, Tak Paham Etik
Pakar menyebut Anwar Usman bukan sosok negarawan dan tak paham etik buntut keberatannya atas dipilihnya Suhartoyo menjadi Ketua MK.
-
Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Soal Politik Dinasti, Bivitri: Bukan Soal Keluarga Patriotik
Dikatakan Bivitri ada narasi balik politik dinasti diperbolehkan jika berasal dari keluarga patriotik dan miliki itikad baik.
-
Pakar Hukum Tata Negara Kritisi MKMK yang Masih Belum Permanen
Ia mengungkapkan bahwa pembentuk MKMK pada kepemimpinan Jimly Asshiddiqie bersifat ad hoc belum permanen.
-
Anwar Usman Langgar Kode Etik, Pengamat: Secara Logika Putusan 90 Tidak Sah, Perlu Dikoreksi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa secara logika hukum putusan 90 mengenai batas usia capres-cawapres tak sah.
-
Sikap Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Komentar Irit Ganjar soal MK Kabulkan Batas Usia Capres-Cawapres
Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Ganjar berkomentar soal putusan MK yang kabulkan batas usia capres-cawapres.
