4 Wanti-wanti DPR hingga Pakar soal Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencana menulis ulang sejarah RI. 

Direncanakan, penulisan ulang sejarah di Tanah Air ini akan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI. 

Menurut Fadli Zon, penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.

Nantinya, penulisan ulang sejarah akan dibukukan secara resmi dan bakal menjadi buku ajar sejarah di sekolah-sekolah. 

"Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Fadli Zon, Selasa (6/5/2025). 

Fadli menjelaskan, ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.

Menurutnya, ada banyak temuan-temuan, termasuk dari periode prasejarah, dan ada juga penambahan-penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana mengubah sejarah yang menyebut bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun. 

Menurut Fadli, selama 350 tahun itu justru banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda. 

Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Wacana penulisan sejarah ini pun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. 

Baca juga: Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior

Diminta Libatkan Ahli Kredibel

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar penulisan ulang sejarah melibatkan para ahli yang kredibel agar hasilnya objektif. 

"Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh," kata Lalu, Jumat (9/5/2025). 

Menurut Lalu, perihal penulisan ulang sejarah juga sudah dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Kementerian Kebudayaan pada 23 April lalu.