Puan Ungkap Setahun Kinerja DPR: 16 UU Disahkan, Ribuan Aspirasi Publik Ditindaklanjuti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dalam momentum Rapat Paripurna Khusus yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan capaian kinerja lembaganya selama Tahun Sidang 2024–2025. 

Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI.

Sejak dilantik pada Agustus 2024, DPR RI telah mengesahkan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 

Selain itu, sebanyak 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat telah diterima, mayoritas terkait isu hukum.

"Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa 'kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR RI hanya pelaksana amanat itu," ujar Puan dalam laporannya.

Puan menjelaskan, dari total pengaduan yang masuk, sebanyak 5.519 disampaikan melalui surat dan 778 secara daring. 

Lima isu utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat meliputi bidang hukum, pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama. 

Semua pengaduan tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: Tunjangan Pensiun DPR Rp226 Miliar Digugat, Puan: Tidak Bisa Sepihak

Selain 16 UU yang telah disahkan, DPR juga tengah membahas 10 RUU lainnya di tahap Pembicaraan Tingkat I. 

Di bidang anggaran, DPR bersama pemerintah disebut telah mengawal efektivitas penggunaan APBN agar manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.

Dalam fungsi pengawasan, DPR membentuk sejumlah tim khusus, menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga, serta melakukan ratusan kunjungan kerja ke berbagai daerah. 

Sepanjang tahun sidang ini, tercatat 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan.

DPR juga menjalankan fungsi persetujuan dan pertimbangan terhadap calon pimpinan lembaga strategis negara. 

Di panggung internasional, DPR aktif dalam diplomasi parlemen yang mencakup isu perubahan iklim, perdagangan digital, kesehatan, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

Puan menegaskan bahwa seluruh laporan kinerja DPR disusun dalam dokumen resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

"Semua upaya DPR RI tersebut selalu dan masih akan membutuhkan perhatian dan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan," katanya.

“Sehingga dapat menghadirkan kemajuan dalam setiap aspek kehidupan rakyat yang semakin baik; dan semakin nyata dirasakan manfaatnya dalam kehidupan rakyat," pungkas Puan.