4 Wanti-wanti DPR hingga Pakar soal Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencana menulis ulang sejarah RI.
lihat foto
Sejarah yang ditulis dan diajarkan kerap mencerminkan sudut pandang kelompok dominan atau penguasa pada masanya.
“Penguasa memiliki kontrol atas sumber daya, pendidikan, dan media sehingga mereka dapat menentukan versi sejarah mana yang akan disebarluaskan. Hal ini sejalan dengan ungkapan populer ‘history is written by the victors’—sejarah ditulis oleh para pemenang,” ujar Radius, Kamis (8/5/2025) dikutip daro Surya.co.id.
“Terdapat metodologi, validitas data, serta aspek ilmiah lain yang harus diperhatikan secara ketat,” tegasnya.
Radius berharap pemerintah berhati-hati dalam menjalankan proyek ini.
Ia menekankan, penulisan ulang sejarah seharusnya tidak menjadi alat politik, melainkan cermin dari kebenaran sejarah yang lebih utuh dan berimbang.
“Pemerintah harus memastikan upaya ini dilakukan secara komprehensif, objektif, dan ilmiah,” pungkasnya.
Sebagian dari artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Akademisi UM Surabaya : Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Harus Bebas dari Kepentingan Politik.
(Tribunnews.com/Milani/Reza Deni) (Surya.co.id/Sulvi Sofiana)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.