Pendidikan GOTAG
DPR RI
Berita
Foto (643)
-
Setujui Revisi UU BUMN, Fraksi PKB Tekankan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Fraksi PKB DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
-
Percepat Penyelesaian Konflik Agraria, DPR RI Segera Tetapkan Pansus 2 Oktober 2025
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kembali komitmen DPR RI untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.
-
Industri Tembakau Tertekan, DPR Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Demi Lindungi Jutaan Pekerja
Yahya Zaini mendesak pemerintah untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026.
-
Banyak Kasus Siswa Keracunan MBG, Komisi X DPR Minta BGN Membuka Diri, Harus Kolaborasi dengan Pemda
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menilai BGN harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan sekolah untuk mencegah kasus keracunan MBG.
-
Usai Audiensi di DPR, Petani Klaim Pemerintah Sepakat Bentuk Badan Khusus Reforma Agraria
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah disebut menyepakati pembentukan badan pelaksana khusus reforma agraria.
-
Bus Petani yang Mau Aksi ke Jakarta Diadang Aparat, KPA: Mau Makar Bagaimana? Mereka Kakek-Nenek
Sekjen KPA Dewi Kartika menuturkan bahwa banyak rombongan petani yang harus menempuh perjalanan hingga puluhan jam
-
KPA Soroti Sunyinya Isu Perampasan Tanah Rakyat di Tengah Ramainya Berita Penjarahan Rumah Pejabat
KPA mengingatkan bahwa ada bentuk penjarahan lain yang luput dari perhatian: perampasan tanah rakyat di pedesaan.
-
Akademisi Usul Status Direksi Hingga Pengawas BUMN Dikembalikan sebagai Penyelenggara Negara
Status pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyelenggara negara kembali menjadi sorotan.
-
Hari Tani, Sekjen KPA Desak DPR dan Pemerintah Bentuk Lembaga Khusus untuk Jalankan Reforma Agraria
Sekjen KPA Dewi Kartika mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membentuk lembaga khusus dalam rangka menjalankan reforma agraria.
-
KPA: Konflik Agraria Tak Perlu Aparat, Menteri Harus Turun
KPA: Petani tak butuh senjata, butuh solusi. Dewi Kartika minta menteri turun, bukan aparat bersenjata.
-
Doni Akbar Minta PT Timah Perbaiki Transparansi Harga dan Tuntaskan Sengketa Lahan
Doni Akbar menekankan pentingnya pembenahan secara menyeluruh di tubuh PT Timah Tbk untuk memastikan tata kelola yang transparan dan berdaya saing.
-
Polemik Dapur MBG di DPR, Charles Honoris: Siapa Pun Boleh Ikut Asal Profesional
Charles Honoris angkat bicara terkait isu keterlibatan anggota dewan dalam pengelolaan dapur makanan bergizi gratis (MBG)
-
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.
-
Polri Bentuk Tim Reformasi, Puan Maharani Minta Hasilnya Terasa di Masyarakat
Puan Maharani menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang resmi dibentuk oleh Kapolri
-
Puan Temui Buruh KSPSI, DPR Janji Tampung Aspirasi RUU Ketenagakerjaan
Puan Maharani menerima audiensi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, beserta jajaran
-
Puan Soroti Pidato Prabowo di PBB: Indonesia Comeback di Forum Dunia
Setelah 10 tahun, Indonesia kembali bicara di PBB. Puan tunggu isi pidato Prabowo soal sikap RI di panggung dunia.
-
Anggota Komisi III DPR Tekankan Revisi Pasal Penangkapan dan Penahanan dalam RUU KUHAP
Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya revisi pasal-pasal terkait penangkapan dan penahanan dalam RUU KUHAP.
-
DPR Kritik Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina, Berpotensi Monopoli dan Langgar UU Migas
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui satu pintu, yakni PT Pertamina, menuai kritik dari DPR
-
SETARA Ungkap 130 Masalah Internal Polri, Reformasi Tak Bisa Ditunda
SETARA ungkap 130 masalah internal Polri. Publik desak reformasi bukan sekadar simbol. Tim reformasi ditantang buktikan taringnya.
-
Efek Danantara, Baleg DPR: Kemungkinan Kementerian BUMN Dihapus
RUU Danantara masuk Prolegnas, Baleg DPR sebut Kementerian BUMN bisa dihapus. Apa beda tujuan dan kewenangan dua lembaga ini?
