Trump Tetapkan Kartel Narkoba Sebagai Kelompok Bersenjata, Picu Kontroversi Hukum

Di Bluesky, ia menyebut klaim Trump bahwa penyelundupan narkoba adalah "serangan bersenjata" sebagai cacat hukum.

"'Omong kosong' adalah istilah hukum teknis untuk klaim itu," kata Finucane.

Sementara itu, sebagian anggota Partai Republik mendukung langkah Trump.

Mereka menilai operasi militer terhadap kartel diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.

Sejarah Kebijakan Serupa

Langkah Presiden Donald Trump yang menetapkan kartel narkoba sebagai kelompok bersenjata non-negara bukanlah hal baru dalam sejarah kebijakan Amerika Serikat.

Dikutip dari Britannica, konsep “war on drugs” pertama kali dicanangkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1971.

Kala itu Nixon menyebut penyalahgunaan narkoba sebagai “musuh publik nomor satu”.

Kebijakan itu kemudian diperkuat dengan pembentukan Drug Enforcement Administration (DEA) pada 1973. (Britannica, DEA)

Pada era yang sama, Nixon juga meluncurkan Operation Intercept tahun 1969, sebuah operasi besar di perbatasan AS–Meksiko yang menghentikan hampir seluruh arus kendaraan untuk mencegah penyelundupan ganja.

Dikutip dari Wikipedia, langkah ini menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Meksiko, namun menjadi fondasi kebijakan narkoba yang keras.

Intervensi militer terhadap aktor yang terkait narkoba juga pernah terjadi.

Baca juga: Abaikan Rencana Trump, Israel Kerahkan Buldoser di Tepi Barat, Harapan Negara Palestina Terkubur

Salah satu contohnya adalah invasi AS ke Panama pada 1989.

Joint Chiefs of Staff dalam monograf resminya mencatat bahwa operasi Just Cause bertujuan menggulingkan Jenderal Manuel Noriega, yang terlibat dalam perdagangan narkoba skala besar.

Selain itu, The Washington Post melaporkan pada 2013 bahwa CIA dan agen AS lain menjalankan operasi rahasia di Kolombia sejak 2000-an, membantu pemerintah lokal dalam perang melawan kartel dan kelompok pemberontak yang mengendalikan jalur narkoba. 

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)