MBG Antara 'Sudah Tapi Belum'

Penegakan Hukum dan Penjaminan Kualitas adalah Kunci

Program MBG, dalam kondisi ini, bisa dikatakan telah gagal memenuhi tujuan dasarnya. Kegagalan tiga dimensi ini (fiktif, lambat, dan keracunan) memerlukan tindakan segera dan tegas berbasis Good Governance.

Pertama, BGN harus segera menghentikan upaya pelepasan tanggung jawab (seperti yang dilakukan MTsN 2 Brebes) dan secara proaktif menyerahkan temuan 5.000 titik fiktif dan kasus keracunan massal kepada aparat penegak hukum (APH). Kasus ini memerlukan investigasi pidana atas dugaan pemalsuan data dan kelalaian yang membahayakan nyawa generasi bangsa.

Kedua, BGN wajib bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM serta lembaga independen lain yang berintegritas serta bebas intervensi untuk menerapkan audit pengendalian mutu MBG yang  ketat di seluruh SPPG riil, tercatat dan telah beroperasi.

Tidak ada toleransi terhadap kegagalan keamanan pangan, karena ini menyangkut nyawa generasi bangsa. 

Ketiga, Kepala BGN harus menggunakan forum publik seperti yang diminta Menkeu untuk memublikasikan kemajuan dalam penyelesaian kasus fiktif, realisasi anggaran yang berbasis data riil, dan langkah-langkah konkret pencegahan keracunan untuk mengembalikan kepercayaan publik

Dari beberapa poin tersebut, MBG harus segera bergerak dari kegamangan “sudah tapi belum” yang terus meresahkan.

Tanpa penegakan akuntabilitas dan supremasi hukum yang tegas terhadap pemalsuan data dan kelalaian yang mengancam nyawa anak-anak bangsa, program mulia ini akan dikenang dalam sejarah bangsa sebagai kegagalan tata kelola yang tragis.