Mantan Menteri Pertanian China Dihukum Mati Karena Kasus Suap

TRIBUNNEWS.COM, CHINA - Tang Renjian, Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, dijatuhi hukuman mati di pengadilan provinsi Jilin pada hari Minggu (28/9/2025) menurut kantor berita Xinhua.

Tang dinyatakan menerima suap, termasuk uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp 620 miliar) saat masih menjabat sejumlah jabatan penting di pemerintahan tahun 2007 hingga 2024.

Pengadilan Menengah Rakyat Changchun menangguhkan hukuman matinya selama dua tahun dengan catatan ia telah mengakui kejahatannya.

Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengusir Tang pada November 2024, enam bulan setelah ia diselidiki oleh lembaga pengawas antikorupsi dan dicopot dari jabatannya.

Investigasi Tang berjalan sangat cepat.

Presiden China Xi Jinping memulai kampanye pembersihan  para pejabat dari korupsi sejak tahun 2020.

Terutama aparat hukum dengan memastikan polisi, jaksa penuntut, dan hakim "benar-benar setia, benar-benar murni, dan benar-benar dapat diandalkan".

Tang adalah gubernur provinsi barat Gansu dari tahun 2017 hingga 2020 sebelum diangkat menjadi menteri pertanian dan urusan pedesaan, menurut biografi resmi.

Pada bulan Januari, Xi mengatakan korupsi merupakan ancaman terbesar bagi PKT dan terus meningkat.

Nasib Serupa Melanda Menteri Pertahanan

Nasib serupa juga melanda dua menteri pertahanan China sebelumnya.

Ya, pada Juni 2024 lalu Presiden China Xi Jinping memecat dua menteri pertahanan dari Partai Komunis yang berkuasa karena diduga melakukan korupsi, Kamis (27/6/2024), seperti dilaporkan media pemerintah.

Dua mantan menteri pertahanan itu yakni Li Shangfu dan Wei Fenghe dikeluarkan dari partai berdasarkan keputusan yang diambil oleh Biro Politik Partai Komunis China (CPC) yang mengadakan pertemuan pada Kamis pagi di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping.

Keduanya diduga menerima suap dan melakukan korupsi. Beijing menyatakan mereka dipecat karena “pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum.”

Biro Politik CPC memutuskan untuk menyerahkan kasus mereka kepada lembaga kejaksaan militer untuk diperiksa dan dituntut.

Wei, yang mundur sebagai menteri pertahanan pada akhir 2022, dituduh "membantu orang lain mendapatkan keuntungan yang tidak pantas dalam pengaturan personel."