MBG Antara 'Sudah Tapi Belum'

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti persoalan serius pada kualitas makanan.

Temuan KPAI per April-Agustus 2025, sebanyak 583 anak pernah menerima menu MBG dalam kondisi rusak hingga beraroma tidak sedap atau basi.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan pihaknya telah melakukan pengawasan dan investigasi selama 9 bulan terakhir sejak MBG diluncurkan.

Hasilnya, KPAI mencatat 5.165 peristiwa dugaan keracunan. KPAI bahkan menyebut, ada kecenderungan setiap SPPG baru di daerah kerap menimbulkan kasus.

KPAI menegaskan, kejadian ini dilatari oleh minimnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur SPPG. Banyak pengelola dapur merupakan fresh graduate dengan pelatihan singkat, dan belum memiliki pengalaman dalam manajemen keamanan pangan.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (Senin, 22/9/2025) membeberkan data yang timpang dengan menyebut, total dari seluruh wilayah, ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak.

BGN mangakui dan menyesesalkan indisen ini. Angka tersebut berdasarkan total 1 miliar porsi MBG yang telah disalurkan sejak awal 2025.

Berbagai suguhan angka kasus yang terus melonjak ini, melenting melampaui data sebelumnya, menunjukkan bahwa BGN gagal merespons secara memadai terhadap kasus-kasus ini.

Insiden-insiden keracunan ini tersebar luas, dari Sulawesi Tengah, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Salah satu kasus terbesar terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 17 September 2025, di mana 314 siswa dari SD hingga SMA diduga menjadi korban keracunan massal.

Lemahnya Kontrol dan Pelepasan Tanggung Jawab Hukum

Sebuah program gizi yang menyebabkan lonjakan ribuan kasus keracunan secara sistematis telah gagal total dalam fungsi dasarnya.

Makanan yang seharusnya menyehatkan generasi bangsa kini menjelma ancaman, mempertas sebuah ironi tragis yang menggusur tujuan mulia program tersebut. 

Berulangnya keracunan massal, bahkan setelah mendapat sorotan media dan peringatan keras dari publik, mengindikasikan tidak adanya pengawasan kualitas dan higienitas yang memadai pada rantai pasok dan dapur SPPG. Ini adalah kegagalan Manajemen Risiko BGN yang sangat serius.

Upaya pelepasan tanggung jawab oleh penyelenggara adalah puncak dari kegagalan Good Governance. Beredarnya surat pernyataan berkop Kementerian Agama (Kemenag) Brebes dari MTsN 2 Brebes menjadi bukti nyata atas tindakan “cuci tangan”  atas pertanggungjawaban etis.

Dalam surat tersebut, orang tua siswa diminta menandatangani kesepakatan untuk menanggung risiko secara pribadi dan tidak menuntut secara hukum pihak sekolah maupun panitia penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk keracunan, reaksi alergi, hingga ketidakcocokan makanan.