MBG Antara 'Sudah Tapi Belum'

Surat pernyataan yang meminta wali murid menanggung risiko keracunan secara pribadi, adalah upaya penghindaran akuntabilitas yang terang-terangan dan melanggar etika publik. Secara prinsipil, akuntabilitas mewajibkan pihak penyelenggara (BGN dan mitranya) untuk bertanggung jawab penuh atas kualitas layanan. 

Pelepasan tanggung jawab ini menciptakan preseden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap program negara yang membebani keuangan negara, yang seharusnya bisa dialihkan ke program lain yang lebih berkeadilan, seperti upah para guru yang lebih berharga dari 3 dus mi instan. 

​Permintaan untuk melepaskan hak menuntut secara hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakpercayaan internal terhadap kualitas program itu sendiri.

Surat semacam ini bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum, di mana setiap warga negara berhak mencari keadilan atas kerugian yang dideritanya akibat kelalaian pihak lain.

Dapur Fiktif dan  Serapan Anggaran Loyo

Krisis kualitas ini diperparah oleh dua masalah tata kelola lainnya yang menjadi catatan serius di tingkatan legislatif dan publik luas. Integritas data dipertanyakan dan serapan anggaran yang lamban, hingga menjadi catatan serius di tataran lembaga legislatif dan eksekutif.​

Integritas MBG yang dinarasikan baik-baik saja kemudian runtuh oleh temuan DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, mengungkapkan secara eksplisit dalam keterangannya yang dikutip berbagai media pada Jumat, 19 September 2025, mengungkap, dari sekitar delapan ribu SPPG yang ditetapkan BGN, “lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya.” 

DPR memangdang, temuan yang disajikan BGN kepada parlemen terbukti tidak akurat, menciptakan fiksi mayoritas dalam basis data operasional program. Ini adalah kegagalan fatal dalam transparansi yang merusak kredibilitas BGN serta mempersulit fungsi pengawasan di level legislatif.

Lebih lanjut, pengakuan BGN bahwa titik dapur fiktif adalah SPPG dengan “progres pembangunan nol persen” yang sudah terdaftar sebagai mitra menunjukkan kelemahan sistem yang memungkinkan entitas non-eksisten lolos verifikasi awal. Inilah sengkarut tata kelola MBG yang dibahasakan “sudah tapi belum.” 

Publik perlu menelisik secara jernih anggaran ini, sebab dampak langsung dari data fiktif adalah serapan anggaran MBG yang rendah. Dana yang dialokasikan untuk 5.000 titik fiktif secara otomatis tidak dapat terserap. Masalah ini menciptakan inefisiensi perencanaan yang masif.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masalah ini dan menuntut Kepala BGN Dadan untuk menjelaskan realisasi anggaran secara bulanan langsung kepada publik jika serapan buruk. Ini adalah penegasan bahwa kegagalan BGN dalam Akuntabilitas internal telah memicu intervensi eksternal, memaksa BGN untuk mempercepat penyelesaian masalah data demi menjamin Efisiensi belanja yang valid.

​Dalam tataran konseptual, kerangka Good Governance telah dipersiapkan, mulai dari prosedur verifikasi, mekanisme pengawasan legislatif (DPR) dan fiskal (Menkeu) berfungsi, serta diperkuat oleh perintah pencegahan keracunan dari Presiden Prabowo.

​Namun, integritas data belum ditegakkan (5.000 fiktif),  efisiensi anggaran belum tercapai, yang menjadi kegelisahan Menkeu, Purbaya Sadewa akibat serapan loyo, keselamatan publik belum terjamin (menimbulkan 5.360 korban keracunan) dan pelepasan tanggung jawab seperti surat pernyataan di MTsN 2 Brebes.

Krisis ini menegaskan bahwa BGN tidak memiliki kapasitas Good Governance yang memadai untuk mengelola program sebesar MBG yang menguras energi serta APBN. Padahal, perdebatannya bukan lagi pada ketiadaan aturan, melainkan pada tanggung jawab, lemahnya supremasi hukum, dan rendahnya political will yang tegas dalam mengimplementasikan dan mengawasi prosedur secara jujur, tanggung jawab dan berkeadilan.