Tegakkan Supremasi Sipil, Wujudkan Keadilan Sosial dan Cegah Darurat Militer

Kami menilai kegagalan negara dalam memahami penderitaaan rakyat dan mendistribusikan keadilan untuk rakyat justru ditambah bebannya dengan penerapan status darurat yang memungkinkan negara melakukan tindakan yang lebih eksesif.

Harusnya Negara melakukan pembenahan dalam dirinya dari penyakit korupsi, kolusi, nepotisme, arogansi, feodalisme, dan pembentukan kebijakan yang tidak berpihak bagi kepentingan masyarakat banyak. 

Atas dasar hal tersebut, kami menolak secara tegas upaya negara untuk menerapkan status darurat di mana militer akan mengendalikan situasi keamanan dalam negeri karena hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi.

Presiden tidak boleh memanfaatkan situasi saat ini untuk memperluas kewenangan militer di luar dari ketentuan Konstitusi yang dapat  memberangus kebebasan sipil dan demokrasi.

Presiden seharusnya mengevaluasi seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. 

Jakarta, 1 September 2025

Koalisi Masyarakat Sipil 

Imparsial, PBHI, HRWG, CENTRA Initiative, Raksha Institute, De Jure, Walhi

• Ardimanto (Direktur Imparsial)
• Julius Ibrani (Ketua PBHI)
• Al araf (Ketua Centra Initiative)
• Bhatara Ibnu Reza (Direkter De Jure)
• Wahyudi Djafar ( Direktur Raksa)
• M. Islah (Walhi)
• Daniel Awigra (HRWG)