Pendidikan GOTAG
Julius Ibrani
Berita
-
Tegakkan Supremasi Sipil, Wujudkan Keadilan Sosial dan Cegah Darurat Militer
Penerapan status darurat jelas tidak diperlukan dan justru akan menambah masalah baru dalam masyarakat.
-
Ketua PBHI Sebut Gaji dan Tunjangan Fantastis DPR RI Isu Sensitif: Tidak Adil dan Tidak Patut
Menurut Ketua PBHI Julius Ibrani, besaran gaji dan tunjangan DPR RI yang fantastis adalah isu sensitif jika mempertimbangkan rasa keadilan.
-
Ekspansi Militer Prabowo Dikritik Koalisi Sipil, Desak Batalkan 6 Komando Teritorial Baru
Koalisi masyarakat sipil mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan 162 satuan baru dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
RUU KUHAP dan RUU Polri Dinilai Berisiko Menyimpang dari Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi
Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak boleh terjebak pada perubahan normatif semata.
-
Bersama 33 Tokoh Masyarakat, PBHI Ajukan Amicus Curiae dalam Perkara Peninjauan Kembali Alex Denni
Amicus curiae adalah pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum kepada pengadilan, meskipun bukan pihak yang terlibat dalam perkara.
-
Pagar Laut Misterius Tak Miliki Lampu-Plang, Nelayan Terancam Bahaya, PBHI: Bongkar dan Pidanakan!
Ketua PBHI, Julius Ibrani menyebut pihaknya mendapat informasi pagar laut misterius sudah dipasang sejak lima bulan lalu dan membahayakan nelayan.
-
Cium Kejanggalan, Ahli Sebut Kasus Supriyani Tak Layak Naik Persidangan, Singgung Bekas Luka Korban
Cium kejanggalan, ahli sebut kasus Supriyani tak layak naik persidangan, singgung bekas luka korban.
-
Pegiat Antikorupsi: Pansel KPK Jangan Sampai Hadirkan Boneka Baru Untuk Alat Politik Rezim Ke Depan
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendorong Pansel KPK sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk
-
PBHI Minta KPU Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta Jika Terbukti Catut NIK
PBHI meminta KPU membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana jika terbukti melakukan dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK).
-
Aktivis HAM Yan Christian Warinussy Ditembak OTK, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kapolri Beri Atensi
Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk penembakan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari Papua, Yan Christian Warinussy.
-
PBHI Soroti Aparat Penegak Hukum Belum Satu Perspektif soal Pemulihan Korban TPPO
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, aparat penegak hukum belum terintegrasi dalam menangani kasus TPPO.
-
Pentingnya Representasi Perempuan dalam Pimpinan dan Dewas KPK
(PBHI) Julius Ibrani mengatakan bahwa Pansel KPK harus melihat bahwa ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK
-
Suara PSI Melonjak Naik, Jokowi Kena Kritik
Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
PBHI: Medsos dan Bansos akan Dikenang dari Pemilu 2024
Menurutnya, tidak ada yang substantif dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Seluruh Rakyat Indonesia Berpartisipasi Dalam Pemilu 2024
Terkait dengan mereka yang menyatakan tidak akan memilih atau golput, ia mengatakan hal tersebut adalah hak.
-
PBHI Soroti Respons Kubu Para Paslon Pilpres 2024 Terkait Film Dirty Vote
Menurut Julius, masyarakat sipil mengharapkan jawaban yang substantif dari para kubu paslon.
-
PBHI: Siapapun yang Terpilih, Realitas Dalam Film Dirty Vote akan Ditagih Masyarakat
Menurutnya, film tersebut membahas bukan dalam tataran teoritis melainkan realitas yang setiap hari diributkan oleh para politisi.
-
Kapolri Diminta Berhentikan Kapolda Jateng Buntut Intervensi ke Rektor Unika
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk memberhentikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, buntut intervensi kepada Rektor Unika.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Saja Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi cuti atau mundur dari jabatannya terkait pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bawaslu, Kompolnas dan Komnas HAM, Selidiki Aparat yang Tidak Netral
Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved