Pendidikan GOTAG
Koalisi Masyarakat Sipil
Berita
Foto (58)
-
Temui Koalisi Masyarakat Sipil, Kapolri: Polisi Ingin Jaga Ruang Demokrasi
Kapolri menegaskan, segala masukan ataupun kritik akan diserap oleh Polri terutama hal yang bisa memperkuat demokrasi
-
Pembatalan TGPF dan Gagalnya Menjawab Tuntutan 17+8
Pembatalan TGPF dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tuntutan rakyat dan pencarian keadilan atas tragedi Agustus.
-
Setelah Uji Formil UU TNI Ditolak MK, Koalisi Masyarakat Sipil akan Lanjut Uji Materiil
Para pemohon pengujian formil revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) akan kembali melakukan pengujian ke MK kali ini uji materiil.
-
Rangkap Jabatan Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Berisiko, Koalisi Sipil: Segera Akhiri
Koalisi sipil desak Presiden tunjuk Menko Polkam baru. Apa risiko rangkap jabatan bagi demokrasi dan kebijakan keamanan?
-
Menko Yusril hingga Legislator Sebut TNI Terganjal Aturan, Masih Ngotot akan Laporkan Ferry Irwandi?
Langkah hukum yang hendak dilakukan TNI terhadap Ferry Irwandi mendapat respons dari eksekutif, legislatif hingga masyarakat sipil.
-
Koalisi Sipil Gugat Fadli Zon ke PTUN, Pernyataan Soal Pemerkosaan Massal 1998 Dinilai Langgar HAM
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggugat Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
-
Bantah Pernyataan Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil: Affan Kurniawan Tidak Jatuh Sebelum Dilindas
Arif menduga, Affan menunduk untuk mengambil telepon genggam miliknya yang terjatuh.
-
Ferry Irwandi 'Dibidik' Satsiber TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polri Tak Proses Laporan
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri agar tidak memroses laporan hasil pemantauan Satuan Siber (Satsiber) TNI kepada Ferry Irwandi.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Revisi UU HAM Harus Berpihak kepada Korban
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus berpihak pada korban.
-
Tegakkan Supremasi Sipil, Wujudkan Keadilan Sosial dan Cegah Darurat Militer
Penerapan status darurat jelas tidak diperlukan dan justru akan menambah masalah baru dalam masyarakat.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polisi Hentikan Kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa: Tindak Pelakunya
Koalisi Masyarakat Sipil, menyoroti terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat saat menangani unjuk rasa.
-
Koalisi Sipil: Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemilu Perlu Diatur Spesifik
Koalisi sipil usulkan revisi UU Pemilu atur jumlah pasti komisioner perempuan di KPU, Bawaslu, dan DKPP demi keseimbangan gender.
-
Ekspansi Militer Prabowo Dikritik Koalisi Sipil, Desak Batalkan 6 Komando Teritorial Baru
Koalisi masyarakat sipil mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan 162 satuan baru dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Didesak Minta Maaf soal Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Silakan Saja Beda Pendapat
Fadli Zon didesak menyampaikan permintaan maaf oleh Koalisi Masyarakat Sipil imbas pernyataannya yang mempertanyakan adanya pemerkosaan massal Mei 98.
-
Soal Tewasnya Abral Wandikbo: Koalisi Sipil Sebut Bantu Aparat, TNI Ungkap Korban adalah Anggota OPM
Perbedaan temuan terjadi antara Koalisi Sipil dan TNI soal tewasnya warga Nduga bernama Abral Wandikbo. Disebut Abral dalam kondisi termutilasi.
-
TNI Cetak Sejarah Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Urusan Sipil, Kadispenad: Fungsi Tempur Jalan
Koalisi menegaskan bahwa TNI seharusnya fokus memperkuat kemampuan tempur dalam menghadapi ancaman modern dan bukan menjalankan kerja-kerja sipil
-
DKPP Bantah Tolak Aduan Jet Pribadi KPU, Sebut Laporan Koalisi Sipil Belum Lengkap
DKPP bantah tolak aduan dugaan pelanggaran Kode Etik soal jet pribadi KPU, sebut laporan koalisi belum lengkap.
-
Pertanyakan Statement Panglima TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Adanya TGPF soal Ledakan di Garut
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam insiden ledakan amunisi di Garut.
-
Mabes TNI Tegaskan Tak Pernah dan Tidak Akan Intimidasi Warga yang Sampaikan Pendapat
Markas Besar TNI angkat bicara terkait tudingan bahwa TNI melakukan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat.
-
Ramai-ramai Kecam Dugaan Intimidasi Penulis Opini Kritik Penempatan Jenderal di Jabatan Publik
Amnesty International Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk proaktif mengusut dugaan intimidasi terhadap seorang penulis opini.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved