TOPIK
RUU Perampasan Aset
-
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
-
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten terus mendorong RUU Perampasan Aset segera dibahas.
-
Publik demo, tuntut RUU Perampasan Aset. DPR ketuk palu, tapi kok nggak kelihatan? Masuk daftar atau cuma janji?
-
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, berpandangan soal RUU Perampasan Aset harus diharmonisasikan dan diselaraskan dengan RUU KUHAP.
-
Dia juga menyinggung RUU Perampasan Aset yang kini diusulkan masuk ke Prolegnas Prioritas 2025.
-
Guru Besar UNM, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menilai terdapat 5 pasal di Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
-
GEMA MA menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua tahun 2025 di Slipi, Jakarta, pada 12–14 September 2025.
-
DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa rampung dibahas pada tahun ini.
-
Komisi III DPR menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan digarap bersamaan atau paralel
-
Hafiz mengeklaim PSI menjadi salah satu partai yang pertama kali mendengungkan pentingnya RUU Perampasan Aset.
-
Presiden ke-7 RI Jokowi menyambut baik keputusan DPR yang menetapkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2025.
-
Hardjuno menegaskan korupsi menjadi biang kerok dari semua persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini.
-
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut banyak pihak yang bicara mengenai mekanisme perampasan aset, namun belum memahami sepenuhnya.
-
Baleg DPR juga akan mengkaji materi RUU Perampasan Aset sebelumnya, untuk menyusun draf yang baru.
-
Nasir Djamil tak masalah kemungkinan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan paralel dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
KPK menilai RUU Perampasan Aset krusial untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara (asset recovery) dari para koruptor
-
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
-
acana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menuai sorotan tajam.
-
Prof Henry menyebutkan bahwa pasal 2 tentang perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi salah satu fokus revisi.
-
Surat terbuka berisi pertimbangan hukum komprehensif mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA)
-
Ada tiga RUU yang menjadi penghalang RUU Perampasan Aset tidak bisa kunjung disahkan menjadi undang-undang. Ini penjelasan DPR.
-
Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih berstatus sebagai usulan pemerintah.
-
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pihak soal desakan dibahasnya RUU Perampasan Aset.
-
Lucius menilai langkah tersebut menunjukkan lemahnya inisiatif DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
-
Menurut Benny, keberadaan undang-undang tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dari regulasi yang sudah ada.
-
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.
-
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Perampasan Aset bakal dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung dibahas.
-
Itu dimaksudkan agar muatan atau kandungan pasal di beleid yang diyakini bisa bikin koruptor jera itu bisa dikompilasi dengan KUHAP yang baru.
-
Gugatan uji materil Perpu PUPN ini diajukan oleh seorang warga negara yang adalah pemilik Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma.
-
Data ICW menunjukkan bahwa pengembalian uang negara hasil kejahatan korupsi hanya sekitar 2,2?ri total uang yang dikorupsi.
Pendidikan GO
