Netanyahu: Israel Tahu di Mana Iran Sembunyikan Cadangan Uraniumnya

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahannya mengetahui di mana Iran menyimpan sekitar 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata.

"Kami tentu tahu di mana lokasinya. Kami punya gambaran yang cukup jelas tentang lokasinya," ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada stasiun televisi AS, Fox News, pada hari Minggu (28/9/2025).

Ia menambahkan bahwa Israel telah berbagi informasi intelijen ini dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran memiliki lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen pada awal musim panas, sebelum dimulainya perang Israel melawan negara itu pada 13 Juni lalu.

Untuk dapat memproduksi senjata nuklir, pengayaan uranium lebih lanjut diperlukan hingga lebih dari 90 persen.

Namun, masih diperdebatkan berapa banyak material ini dan kemampuan pengayaan Iran yang masih utuh setelah serangan AS dan Israel pada bulan Juni.

Sementara itu, Iran membantah tengah mengembangkan senjata nuklir.

Ketika ditanya apakah Israel, yang secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir rahasianya sendiri, berencana untuk menyita uranium, Netanyahu tidak memberikan jawaban langsung.

"Kita harus terus menekan Iran secara diplomatik dan ekonomi untuk menegaskan bahwa kita tidak akan menoleransi kembalinya upaya Iran dalam membangun bom nuklir yang bertujuan menghancurkan negara saya dan Anda," kata Netanyahu.

Hampir 10 tahun setelah perjanjian nuklir bersejarah dengan Iran, sanksi PBB yang semula dijatuhkan kepada negara tersebut diberlakukan kembali pada hari Sabtu pukul delapan malam waktu setempat, lapor Al Arabiya. 

PBB memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran setelah proses panjang yang dipicu oleh kekhawatiran Inggris, Prancis, dan Jerman.

Baca juga: Presiden Iran Masoud Pezeshkian di PBB: Teheran Tak Akan Pernah Buat Bom Nuklir

Tiga negara Eropa itu menuduh Iran melanggar perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) tahun 2015 yang bertujuan untuk menghentikan pengembangan bom nuklir.

Perjanjian tersebut awalnya disetujui oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Sebagai imbalannya, negara-negara tersebut mencabut sanksi ekonomi internasional terhadap Iran, membuka diri pada inspeksi IAEA, dan mengurangi pengayaan uranium.

Namun, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, menarik diri dari perjanjian itu pada Mei 2018.