Pendidikan GOTOPIK
Kabinet Jokowi JK
-
Kepala BNP2TKI: 30 PPTKIS Kita Suspend Karena Melanggar
Nusron Wahid melakukan suspend atau menunda pelayanan kepada 30 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
-
Puan Maharani: Pengusaha Muda Harus Ikut Partisipasi Bangun Daerah
Pengusaha muda wajib berpartisipasi dalam membangun daerah asal masing-masing
-
Bangun Pabrik Jamur, Kepala BNP2TKI Punya Utang Rp 600 Juta
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ternyata memiliki utang senilai Rp 600 juta rupiah.
-
Masuk Nominasi Jubir Presiden, Johan Budi Pertimbangkan Masak-masak
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun daftar nama calon jubir Presiden Joko Widodo.
-
Luhut Panjaitan Bakal Bawahi Tiga Deputi di Lembaga Staf Kepresidenan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan
-
JK Akui Nama Ginandjar Masuk Daftar Calon Anggota Wantimpres
Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita namanya masuk dalam daftar calon anggota Dewan Pertimbangan Presiden
-
Wiranto Datangi Kantor Wakil Presiden
Setelah sekitar 30 menit, Wiranto pun selesai menemui JK.
-
Jaksa Agung Janji Kawal Kebijakan Pemerintah Soal Pembangunan Energi
Jaksa Agung, HM Prasetyo berjanji kedepan kejaksaan akan mengawal segala kebijakan pemerintah
-
Tak Rapat di Hotel, Mendagri Klaim Hemat 600 Miliar
Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa kebijakannya yang melarang rapat di Hotel atau di luar kantor sudah terbukti efektif dalam penghematan anggaran.
-
Mendagri: Perpindahan Ditjen PMD Tunggu Keputusan Menteri PAN dan RB
"Kami menunggu keputusan Menteri PAN dan RB mengenai struktur barunya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
-
Kemendagri Fasilitasi Dialog Presiden dan Kepala Daerah
"Saya kira tiga atau empat kali Pak Presiden bersedia ketemu langsung dan berdialog langsung," kata Tjahjo.
-
Laporkan Harta ke KPK, Kepala BKPM Tebar Senyum
Kedatangan Franky tersebut rupanya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
-
Mendagri Kembalikan 100 Perda Bermasalah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim sudah mengembalikan 100 peraturan daerah (
-
Menteri Susi: Iptek Laut Harus Tetap Ditingkatkan
Susi Pudjiastuti mengklaim beragam inovasi teknologi yang dihasilkan Balitbang Kelautan dan Perikanan
-
Peneliti Kementerian Laut dan Ikan Hasilkan 12 Rekomendasi Penting
Badan Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2014 sudah merekomendasikan 12 poin penting
-
Kejaksaan Tangkap 81 Buronan Sepanjang 2014
"Keberhasilan penangkapan buron melalui Adhyaksa Monitoring Center di 2014 berhasil menangkap 81 buron," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.
-
Jaksa Agung Akui Kinerja Kejaksaan Belum Optimal
"Soal hasil kerja Kejaksaan, jujur memang masih belum optimal. Tapi tetap harus disyukuri," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Senin (5/1/2015).
-
Menkopolhukam Bakal Evaluasi Surat Edaran MA Terkait Peninjauan Kembali
Menteri Tedjo mengakui pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali oleh Mahkamah Agung belum melalui kordinasi lintas lembaga.
-
Menteri Hanif: Tenaga Kerja Asing Harus Mahir Bahasa Indonesia
"Februari mendatang revisi Pemenaker selesai dan uji kemampuan bahasa Indonesia bisa segera diimplementasikan bagi para TKA,"
-
Yasonna Klaim Telah Mencegah Pidana Korupsi di Kemenkum HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengaku memiliki sistem kepatuhan untuk pengendalian antikorupsi.
-
Pemerintah Ancam Sanksi Tegas Perusahaan yang Masih Pekerjakan Anak
Pemerintah tak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan Undang-Undang Perlindungan Anak.
-
TKI Ilegal yang Depresi Terima Layanan Therapy Healing
"Di RPTC, setiap pekerja migran diberikan perlindungan dan pemulihan sosial," katanya.
-
Menteri Susi: Berantas Pencurian Ikan Harus Konsisten
Pemberantasan pencurian ikan ilegal harus konsisten. Hal tersebut harus terus dilakukan untuk melindungi nelayan Indonesia.
-
KPK Tagih Komitmen TNI-Polri Berantas Pencurian Ikan
"Konkretnya pihak-pihak terkait TNI dan Kepolisian harus memberikan dukungan yang kuat kepada KKP untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut,"
-
Khofifah Ngaku KPK Beri Rekomendasikan Kemensos Kelola Dana Bansos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan, Kementerian Sosial sebagai kementerian utama yang bertangung jawab terhadap Bantuan Sosial
-
Jokowi Targetkan Ekonomi Tumbuh Diatas 7 Persen dalam 3 Tahun ke Depan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ekonomi akan tumbuh diatas tujuh persen
-
Mensesneg: Wapres JK Bakal Hadiri 10 Tahun Tsunami di Aceh
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno memastikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh
-
JK: Bansos Sering Disalahgunakan
Dana Bantuan Sosial (Bansos) sering disalahgunakan untuk kepentingan politik
-
Menteri Siti Nurbaya Diskusikan Perhutani dengan KPK
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, petang ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Kementerian Ingin Anggaran Desa Dinaikkan Hingga Rp 47 Triliun
Marwan Jafar menginginkan adanya penambahan anggaran untuk dana desa pada tahun 2015 mendatang.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved