Bamsoet Sebut Inisiatif Baru dan Stimulus Ekonomi Dibutuhkan untuk Reduksi Kompleksitas Masalah

Salah satu inisiatif dan stimulus ekonomi yang dapat memulihkan produktivitas dunia usaha menurutnya adalah melindungi dan merawat pasar dalam negeri. Hal ini terkait erat dengan jumlah penduduk yang lebih dari 286 juta jiwa, menjanjikan permintaan yang besar di pasar dalam negeri.

"Melindungi dalam arti tidak lagi menoleransi impor ilegal untuk beragam produk manufaktur, seperti halnya kasus 72.000 kontainer ilegal bermuatan tekstil yang masuk pasar Indonesia," ujarnya.

"Kasus impor ilegal seperti itu merupakan kejahatan terhadap perekonomian dan dunia usaha nasional, termasuk jutaan UMKM di dalamnya. Industri dan Produsen barang manufaktur lokal tak mampu bersaing, karena produk impor ilegal itu dijual dengan harga dumping. Tak heran jika banyak pabrik lokal dan jutaan UMKM bangkrut. dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga menciptakan gelembung pengangguran," papar Bamsoet.

Ia juga menyoroti bahwa akhir-akhir ini, setidaknya ada dua inisiatif baru yang sudah mendapat publikasi luas.

Pertama adalah inisiatif Kementerian Pertanian tentang program hilirisasi komoditas prioritas di sektor perkebunan. Pemerintah sudah mengalokasi anggaran Rp 9,95  triliun. Kedua, kebijaksanaan Menteri Keuangan memperkuat likuiditas perbankan dengan menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) pada pekan kedua September 2025. Dana sebesar itu disalurkan ke lima bank pemerintah. Rinciannya, Bank mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

"Dua inisiatif ini solutif dan relevan untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Tantangannya adalah koordinasi lintas sektor. Hilirisasi komoditas sektor perkebunan tentu melibatkan banyak komunitas petani. Kendati komunitas petani mendapat bantuan bibit dari pemerintah, mereka tetap butuh dukungan pembiayaan dengan bunga yang ringan untuk keperluan lainnya," ujarnya.

"Dengan likuiditas  yang mumpuni, perbankan diharapkan memberi dukungan kepada komunitas petani. Dengan begitu, penguatan likuditas perbankan memberi manfaat juga bagi komunitas petani. Apalagi, program hilirisasi ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru," lanjut Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Apresiasi Nikah Massal & Bazar UMKM 2025 oleh Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD

Sebagaimana diketahui, penguatan likuiditas perbankan dilakukan saat sektor riel sedang mengalami kelesuan akibat melemahnya permintaan dan konsumsi di pasar dalam negeri. Indikatornya adalah lambannya penyaluran kredit perbankan akhir-akhir ini. Penyaluran kredit perbankan sepanjang paruh pertama tahun ini terbilang lesu, hanya tumbuh 7,77 persen per Juni 2025, turun dibandingkan Mei yang sempat tumbuh 8,43 persen. BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini delapan hingga 11 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 6,96 persen pada Juni. Karena penyerapan kredit lemah, perbankan terdorong menempatkan dana pada surat-surat berharga. Tak mengherankan jika perbankan tak mampu menampung dana sebanyak Rp 200 itu, dan hanya bisa menyerap Rp 7 triliun.

Maka, Bamsoet menyebut, efektivitas penguatan likuiditas perbankan itu idealnya segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas sektor; antara perbankan atau lembaga keuangan lainnya dengan semua sub-sektor.

"Tentu saja termasuk di dalamnya adalah program hilirisasi komoditas sektor perkebunan yang diinisiasi Kementerian Pertanian," sambungnya.

Bamsoet juga mengatakan bahwa koordinasi lintas sektor perlu memberi perhatian ekstra bagi sejumlah sub-sektor yang handal sebagai produsen ragam produk manufaktur.

"Diperlukan stimulus untuk menggairahkan kembali industri manufaktur lokal. Selain produknya mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri, industri manufaktur lokal yang produktif sudah terbukti mampu menciptakan jutaan lapangan kerja," sambungnya lagi.

"Maka, agar penguatan likuidtas perbankan itu dapat segera dimanfaatkan sektor riel lokal, negara harus memberi jaminan tentang penerapan prinsip keadilan di pasar dalam negeri. Negara harus tegas menolak impor ilegal bagi produk manufaktur dari negara mana pun. Dalam konteks ini, lagi-lagi jalan keluarnya adalah koordinasi lintas sektor. Industri manufaktur lokal bisa segera pulih jika tidak ada lagi pembiaran terhadap praktik impor ilegal yang menjejali pasar dalam negeri dengan ragam produk yang dijual melalui praktik dumping," tegasnya.

Bamsoet kembali menegaskan bahwa perang terhadap KKN harus berlanjut. Demikian pula dengan upaya dan kajian berkelanjutan untuk mendapatkan rumusan atau formula efek jera yang efektif.