Pemerintah Diminta Prioritaskan Optimalisasi Ekowisata daripada Ekonomi Ekstraktif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama.

Hal ini disampaikannya terkait operasi tambang di Raja Ampat yang viral beberapa waktu lalu dan kini kembali beroperasi.

Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan ekowisata dibandingkan terus mendorong kebijakan ekonomi ekstraktif yang justru merusak alam Indonesia.

Baca juga: HIPMI Jaya Bentuk Badan Otonom Camping, Fokus Ekowisata dan UMKM

Ekonomi ekstraktif adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam secara langsung dari lingkungan untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat.

Sistem ini menitikberatkan pada eksploitasi kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, kayu, ikan, dan hasil bumi lainnya.

"Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total," ujar Evita, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah terkait industri ekstraktif pada akhirnya menunjukkan bagaimana miskinnya imajinasi pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia.

"Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Sementara itu, Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, juga mengkritisi terkait keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan industri ekstraktif ketimbang ekowisata.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya pada wartawan

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” jelasnya.

Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power.

"Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," katanya.