Bamsoet Sebut Inisiatif Baru dan Stimulus Ekonomi Dibutuhkan untuk Reduksi Kompleksitas Masalah

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, kompleksitas masalah yang mengemuka saat ini patut direduksi dengan keberanian menempuh inisiatif baru dan stimulus ekonomi untuk membangun harapan dan kepastian. 

Dalam catatan pers yang dirilis pada 2 Oktober 2025, Ketua MPR RI ke-15 ini menegaskan, tanpa inisiatif dan stimulus yang solutif dan komprehensif, kehidupan bersama akan terus terombang-ambing oleh ragam persoalan yang nyata-nyata mengecewakan masyarakat.

"Diakui atau tidak, di hadapan pemerintah dan segenap elemen masyarakat, saat ini terbentang persoalan multidimensional yang tidak bisa dan tidak boleh disederhanakan. Semua persoalan itu demikian kompleks.  Ada yang lahir dan berkait dengan aspek moral serta etika berpolitik; aspek ekonomi dan efektivitas tata kelola kebutuhan masyarakat, aspek hukum yang menodai rasa keadilan, hingga sejumlah masalah sosial," ucap Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengatakan, fakta tentang pengingkaran sejumlah institusi negara pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) pun tak luput dari kecaman masyarakat. Demonstrasi skala besar dan aksi anarkis di berbagai kota pada bulan Agustus lalu sudah cukup jelas memberi gambaran tentang persoalan multidimensional dimaksud.

"Residu Pemilu 2024, utamanya yang berkait dengan nir etika dan moral yang dipertontonkan sejumlah pihak sudah menjadi fakta yang selalu dan terus menyulut kecewa dan kemarahan. Dalam konteks ini, bising di ruang publik yang menyuarakan sejumlah tuntutan tampaknya akan berkepanjangan," tuturnya.

"Sementara itu, kemarahan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang marak memunculkan agenda tuntutan publik tentang perampasan aset koruptor. Perilaku tamak  dan hedonis sejumlah terduga koruptor dan oknum elit menjadi salah satu faktor yang menyulut agenda perampasan aset koruptor. Desakan publik agar agenda ini segera direalisasikan melalui undang-undang (UU) semakin kuat dari hari ke hari," sambung Bamsoet.

Bamsoet menekankan bahwa publik juga mengetahui dan mencatat bahwa beberapa institusi negara tanpa malu-malu mengingkari Tupoksi-nya. Salah satu akibat dari pengingkaran itu, menurutnya, adalah penegakan hukum yang tidak berkeadilan.

"Ekses lain dari pengingkaran itu adalah memburuknya kualitas layanan publik dari beberapa institusi negara, termasuk layanan terhadap ketersediaan beberapa komoditas kebutuhan masyarakat.  Bahkan, hari-hari ini, publik mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak dikelola dengan baik dan benar agar segera diperbaiki. Agar ke depan tidak lagi menimbulkan masalah yang sangat serius," sambung Bamsoet.

Bamsoet pun mengatakan bahwa masyarakat tentu saja ingin agar gagasan dan keinginan kuat Presiden untuk mensejahterakan masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh para menterinya.

"Apalagi publik memahami bahwa perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa kinerja ekonomi negara sedang melemah sejak setahun terakhir. Sehingga publik berharap para pembantu Presiden dapat bergerak cepat satu irama dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang hingga kini, belum terlihat adanya indikator pemulihan," kata Bamsoet.

"Banyak pabrik berhenti berproduksi karena pasar dalam negeri dijejali produk impor ilegal yang dijual dengan harga dumping. Jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah bangkrut karena tidak dilindungi. Akibatnya, jumlah pengangguran terus bertambah. Gelembung pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga melemah. Potensi masalah sosial akibat gelembung pengangguran adalah meningkatnya jumlah warga miskin," lanjutnya.

Baca juga: Bamsoet: KADIN Siapkan Revisi UU, Perkuat Peran Dunia Usaha di Era Ekonomi Digital

"Seperti itulah ringkasan persoalan multidimensional yang saat ini dihadapi pemerintah dan masyarakat. Peristiwa demonstrasi skala besar dan aksi anarkis pada Agustus 2025 lalu hendaknya membangun kesadaran semua pihak untuk segera menyikapi ragam masalah itu dengan bijaksana," tegas Bamsoet.

"Peristiwa yang mencerminkan kemarahan publik itu jangan sekali-kali disederhanakan. Sebaliknya, harus ditumbuhkan kemauan untuk merumuskan dan menempuh inisiatif-inisiatif baru sebagai upaya mengurai dan mencari jalan keluar agar bisa mereduksi persoalan multidimensional itu secara bertahap," ucapnya.

Menurut Bamsoet, aspek ekonomi bahkan tak hanya butuh inisiatif baru, melainkan juga perlu stimulus.

"Inisiatif-inisiatif baru dan stimulus ekonomi itu hendaknya solutif, komprehensif dan efektif. Inisiatif baru dan stimulus di sektor ekonomi idealnya mengarah pada upaya pemulihan produktivitas, peningkatan daya saing produk, penciptaan lapangan kerja, hingga rancangan kebijakan untuk memulihkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga," sebutnya.