Median Rilis Hasil Survei Terbaru Persepsi Publik terhadap Demo Agustus-September 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Unjuk rasa yang berakhir rusuh Agustus-September 2025 lalu berlangsung di sejumlah kota di Indonesia.

Lembaga Survei Median melakukan survei pandangan publik terhadap unjuk rasa itu.

Baca juga: 6 Lembaga HAM Selidiki Kerusuhan Demo Cari Aktor Intelektual hingga Penangkapan oleh Aparat

"Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu," demikian Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam rilis temuan hasil survei di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Median adalah singkatan dari Media Survei Nasional, sebuah lembaga survei independen di Indonesia yang fokus pada riset opini publik, terutama terkait isu-isu sosial, politik, dan kebijakan nasional.

Baca juga: Soal Penyitaan Buku Anarkisme dari Tersangka Demo Ricuh, Ini Penjelasan Mabes Polri

Proses pengambilan data survei dilakukan 8-13 September 2025.

Kuisioner berbasis Google Form disebarkan melalui Media Sosial Meta dengan target pengguna aktif berusia 17-60+ tahun.

Media sosial menjadi sumber informasi utama bagi mayoritas publik.

Tiga platform teratas yang paling banyak digunakan adalah Facebook (72,0%), Instagram (67,2%), dan TikTok (61,4%). 

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap isu demonstrasi sebagian besar dipengaruhi oleh informasi yang beredar di platformplatform digital tersebut.

Meskipun demikian, media tradisional seperti televisi juga turut berperan dengan persentase 58,5%.

Sumber-sumber lain seperti YouTube (44,9%) dan portal berita online (35,0%) juga menjadi saluran informasi yang signifikan, sementara sumber-sumber informasi seperti radio (8,1%) dan koran/majalah (6,5%).

Asosiasi masyarakat terhadap demo

Rico Marbun mengatakan asosiasi utama masyarakat terhadap demonstrasi adalah kerusuhan (26,9%), diikuti isu kenaikan gaji DPR (17,1%), penyampaian aspirasi (15,7%), & Gerakan Tuntut Keadilan atas Korban Affan Kurniawan (10,6%).

"Publik memandang penyebab aksi demonstrasi adalah kenaikan gaji dan
tunjangan DPR (30,2%), diikuti perilaku arogan DPR (9,8%) sikap tidak peduli pada
rakyat (8,1%), kebijakan memberatkan ekonomi rakyat (6,8%), kesulitan ekonomi
(6,5%) dan kesenjangan ekonomi (4,2%)," ujarnya.

Penyebab utama unjuk rasa