Tim Investigasi Bentukan Komnas HAM Didesak Harus Bisa Ungkap Dalang Demo Rusuh Agustus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti peran Tim Investigasi Independen yang dibentuk Komnas HAM dan 5 lembaga lainnya menyikapi aksi kerusuhan akibat demonstrasi Agustus 2025 lalu.

Menurut Hugo, tim investigasi independen itu harus bisa mengungkap kenapa bisa terjadi kerusuhan yang berujung kerusakan beberapa fasilitas umum di beberapa daerah.

"Iya semua hal yang berkaitan ini termasuk yang menjadi pertanyaan selama ini kan ada demo, ada kerusuhan dan ada amuk massa yang terjadi di situ," kata Hugo saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dia meyakini kerusuhan yang terjadi di akhir Agustus tersebut ditunggangi oleh pihak tertentu.

Hugo berpandangan aksi tersebut teroganisir sehingga tim investigasi itu harus bisa menguak siapa dalangnya.

"Ini tentu bukan hal yang terjadi secara organik. Nah ini perlu diungkap untuk kemudian menjelaskan," ucap dia.

Hal ini ditekankan oleh legislator dari Fraksi PDIP tersebut tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang.

"Sehingga kita tidak mengulang lagi peristiwa-peristiwa yang sama seperti ini masa lalu," beber dia.

Atas hal itu, Hugo meminta kepada seluruh lembaga termasuk Komnas HAM yang tergabung dalam tim investigasi tersebut bekerja secara independen.

Kata dia, jangan ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan pendalaman atas aksi demonstrasi yang mengakibatkan sedikitnya 9 orang di beberapa wilayah tersebut.

"Ini memang tim pencari faktanya harus independen. Dan kita harap Komnas HAM mengerjakan itu secara independen," tandas dia.

Komnas HAM Bentuk Tim

Tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) tak mempermasalahkan jika Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta dalam kasus demo ricuh yang terjadi dipenghujung Agustus 2025.

Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com,  Senin (15/9/2025).

Tim LNHAM terdiri dari enam lembaga di antaranya Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).