Tanggapi Temuan PPATK, Anggota DPD RI Desak Audit dan Reformasi Penyaluran Bansos
Fahira Idris, menanggapi serius temuan PPATK yang mengindikasikan adanya penerima bansos yang terlibat judol.
Penulis:
Hasiolan Eko P Gultom
Editor:
Wahyu Aji
Edukasi dan pendampingan masyarakat adalah berikut yang dia ajukan.
"Pendamping PKH serta aparat kelurahan dan desa diharapkan aktif memberikan edukasi tentang bahaya judi online dan pentingnya penggunaan bansos secara tepat" katanya.
Menurut Fahira, pendekatan berbasis komunitas dan keluarga dapat menjadi pencegahan efektif sejak dini.
Dia juga mengusulkan sanksi yang proporsional dan berkeadilan.
Menurunya, jika terbukti ada penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk berjudi, sanksi administratif seperti penghentian bantuan dapat diterapkan.
"Namun, jika yang terjadi adalah penyalahgunaan identitas, negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan hak kepada korban," kata dia.
Menutup pernyataannya, Fahira menekankan bahwa dalam jangka panjang, bansos seharusnya menjadi sarana transisi, bukan solusi permanen.
Baca juga: Puan Minta Penyaluran Bansos Dievaluasi: Kalau Dipakai Judi Online, Itu Sudah Menyimpang!
"Oleh karena itu, penguatan program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan usaha kecil sangat diperlukan," kata dia.
10 Bulan 18 Hari Budi Gunawan Jabat Menko Polkam: Terseret Judol, Tolak Pengibaran Bendera One Piece |
![]() |
---|
DPD RI Soroti Pentingnya Peran Daerah dan UMKM dalam Stimulus Ekonomi 8+4+5 |
![]() |
---|
Nurul Arifin Puji Peluncuran Satelit N5: Anak-anak di Maluku dan Papua Bisa Jadi Orang Hebat |
![]() |
---|
Gugat Praperadilan Lawan KPK, Bambang Tanoesoedibjo Minta Status Tersangka Korupsi Bansos Tidak Sah |
![]() |
---|
PPATK Serahkan Sejumlah Besar Data Aliran Dana Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK, Data Siapa Saja? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.