Skandal Kuota Haji: KPK Ungkap Uang Korupsi Bermuara ke Satu Pengepul Utama!

Ringkasan Utama

KPK membongkar skema korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan jaringan bertingkat dari biro perjalanan hingga oknum Kemenag. Aliran dana haram dipicu oleh pembagian kuota yang diduga melanggar aturan dan bermuara ke satu pengepul utama. Potensi kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skema korupsi dalam pemanfaatan kuota haji tahun 2024 yang disebut sangat terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Aliran dana haram itu mengalir secara bertingkat, dari biro perjalanan haji hingga oknum di internal Kementerian Agama (Kemenag), dan akhirnya bermuara ke satu pengepul utama.

“Ya pasti ujungnya pada satu orang, pada pengumpul utama,” tegas Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Menurut KPK, skema ini melibatkan “juru simpan” di setiap level. Biro-biro perjalanan haji disebut harus menyetor uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan kursi dari kuota haji khusus. Biaya yang dikenakan berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per jemaah, atau sekitar Rp42 juta hingga Rp115 juta.

Dana tersebut dikumpulkan secara berjenjang: dari biro ke asosiasi haji, lalu diteruskan ke oknum-oknum di Kemenag.

“Di Kemenag juga oknumnya bertingkat, ada pelaksana, ada Dirjen, bahkan ada yang lebih tinggi lagi,” jelas Asep.

Yang lebih mencengangkan, uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada pimpinan tertinggi di Kemenag. KPK menduga dana disalurkan melalui perantara seperti kerabat atau staf ahli untuk menyamarkan jejak transaksi.

SK Menag Jadi Bukti Awal

Pengusutan kasus ini bermula dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

SK tersebut ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama dan kini menjadi salah satu alat bukti utama yang diamankan penyidik.

Dalam SK itu, sebanyak 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian seharusnya adalah 92 persen untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Artinya, hanya sekitar 1.600 kuota yang sah untuk haji khusus, bukan 10.000.

Kebijakan ini diduga membuka celah praktik suap dan pungutan liar. Tambahan kuota yang membeludak membuat biro perjalanan berlomba membeli kursi haji khusus, memicu transaksi ilegal dan jual beli kuota antar biro.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Gubernur Ria Norsan dan Istri, Dua Barang Penting Ini Disita

  
Bukti dan Kerugian Negara

KPK telah menyita barang bukti berupa uang tunai 

Rp26,3 miliar, empat mobil, lima bidang tanah dan bangunan, serta dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar.