Pendidikan GOTAG
PPATK
Berita
Foto (40)
-
PPATK Serahkan Hasil Analisis Aliran Dana Terkait Demo Ricuh di Jakarta Kepada Polda Metro Jaya
PPATK telah menyerahkan hasil analisis aliran dana terkait aksi demonstrasi di Jakarta yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
-
KPK Libatkan PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji dan Sosok 'Juru Simpan'
KPK melibatkan PPATK untuk membongkar skandal dugaan korupsi dalam penentuan kuota tambahan jemaah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024.
-
PPATK Serahkan Sejumlah Besar Data Aliran Dana Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK, Data Siapa Saja?
PPATK telah menyerahkan sejumlah besar data kepada KPK untuk menelusuri aliran dana dalam skandal dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.
-
Imbas Rekening Bank Banyak Diblokir PPATK, OJK Bakal Bikin Aturan Soal Dormant
Sembari menunggu aturan tersebut, OJK meminta bank tidak asal memblokir rekening nasabah yang tak aktif.
-
OJK Minta Bank Jangan Sembarang Blokir Rekening Tidak Aktif
OJK meminta perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran rekening yang sudah tidak aktif, kecuali ada indikasi transaksi mencurigakan.
-
PPATK Ungkap Akal-akalan Sindikat Judi Online, Bayar Warga Rp 500 Ribu Untuk Buka Rekening
PPATK mengungkap modus baru yang digunakan sindikat judi online hingga kejahatan siber lain dalam menjalankan aksinya.
-
KPK Ungkap Wamenaker Immanuel Ebenezer Ditangkap Berawal dari 'Nyanyian' Irvian Bobby Mahendro
Nama Noel muncul setelah Irvian Bobby Mahendro yang disebut sebagai otak pemerasan sertifikat K3 "bernyanyi" di hadapan penyidik.
-
Sosok Ketua MUI Cholil Nafis, Rekening Yayasannya Diblokir, PPATK: Bukan Kami, tapi Bank
Rekening yayasan milik Ketua MUI, KH Cholil Nafis, diblokir. PPATK pun memberikan klarifikasi.
-
Misbakhun Klarifikasi Soal Pembukaan Blokir Rekening oleh PPATK: Tidak Ada Biaya Sepeser Pun!
Misbakhun menegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh PPATK gratis tidak dipungut biaya sepeser pun.
-
DPR Tegaskan Pembukaan Blokir Rekening Dormant oleh PPATK Tak Dipungut Biaya
Mukhamad Misbakhun menyebut pembukaan blokir rekening dormant atau rekening nganggur oleh PPATK tidak dipungut biaya alias gratis.
-
Ribuan Penerima Bansos Pegawai BUMN hingga Dokter, DPR Desak Perbaikan Sistem Pendataan
Temuan PPATK terkait kejanggalan data penerima bantuan sosia menunjukkan adanya kelemahan dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat.
-
PPATK Klarifikasi Isu Viral e-Wallet Nganggur Bakal Diblokir, Terkuak Rp1,6 T Judi Online
Isu pemblokiran e-wallet bikin heboh di media sosial. PPATK buka suara, dan data transaksi ilegalnya bikin publik tercengang.
-
PPATK Soal Rekening Bank Ustaz Das'ad Latif untuk Bangun Masjid Diblokir: Sudah Aktif, Tak Masalah
Das'ad Latif memahami niat pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
-
Temuan PPATK: 120 Ribu Rekening Diperjualbelikan di Medsos, Anggota DPR Desak Tindak Tegas Pelaku
PPATK mengungkap penjualan 120 ribu rekening nasabah melalui medsos. Okta Kumala mendesak Komdigi untuk mengambil langkah nyata.
-
Sosok Dasad Latif, Viral Cerita Rekeningnya Buat Bangun Masjid Kena Blokir, Pendakwah dan Dosen
Sosok Dasad Latif, seorang penceramah sekaligus dosen yang menyampaikan pendapatnya terkait pemblokiran rekening pasif.
-
PPATK Temukan Puluhan Orang dengan Saldo Rekening di Atas Rp 50 Juta Masih Menerima Bansos
PPATK menemukan puluhan penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta.
-
4 Anomali Penerima Bansos, PPATK: Saldo di Atas Rp50 Juta, Profesi Pegawai BUMN, hingga Aktif Judol
PPATK mengungkapkan sejumlah anomali terkait penerima bansos. Hal ini diketahui berdasarkan DTKEN Kemensos.
-
Jawa Barat Jadi Provinsi Tertinggi Penerima Bansos yang Bermain Judi Online
PPATK mengungkap Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima bansos tertinggi yang terindikasi bermain judi online.
-
PPATK Temukan 60 Penerima Bansos Saldo Rekeningnya di Atas Rp 50 Juta
PPATK juga mencatat 7 ribu penerima bansos berprofesi sebagai dokter hingga 6 ribu penerima bansos berprofesi sebagai manajer.
-
Temuan PPATK: 27 Ribu Penerima Bansos Pegawai BUMN, 7 Ribu sebagai Dokter, 6 Ribu Manajer
PPATK menilai, Kementerian Sosial perlu menindaklanjuti data tersebut dengan verifikasi lapangan untuk pastikan kelayakan mereka terima bansos.
