Novel Baswedan: Potensi Penerimaan Negara Banyak Hilang di Bea Cukai

Berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, tepatnya akhir 2024, terbentuklah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang punya Direktorat yang membidangi pencegahan di bawah arahan Kapolri langsung. Selain itu, sekitar pertengahan 2024, Kapolri sudah mendorong kami agar bisa berkiprah di bidang penerimaan negara. Karena memang persoalan di penerimaan negara itu kan banyak sekali.

(T): Apa bedanya dengan tugas sebelumnya, pencegahan dan penerima negara ini?

(J): Kalau pencegahan korupsi, kita fokusnya ke sistem mendalam. Tapi kalau penerimaan negara, kita fokus bagaimana mendorong agar penerimaan negara itu yang bisa jadi tidak optimal gara-gara tata kelolanya bermasalah, atau ada kebocoran, atau ada hal yang nggak dioptimalkan dalam upaya mendapatkan penerimaan negara, ini bisa dikerjasamakan untuk didorong agar bisa menjadi lebih meningkat kurang lebih.

Kalau bicara pencegahan korupsi, sektornya memang kita bicara terkait dengan masalah good governance, perbaikan tenaga kelola, dan sebagainya.

(T): Jadi penerima negara ini lebih luas ketimbang pencegahan?.

(J): Pencegahan lebih luas daripada penerimaan negara. Salah satu persoalan pencegahan praktik korupsi itu adalah penerimaan negara yang terhambat atau akan berkurang, kurang lebih begitu. Kalau penerimaan negara dan pencegahan korupsi akan berbeda sektornya.

Contohnya kalau bicara penerimaan negara, kita akan melihat penerimaan negara ini dibagian apa aja sih? Terus kementerian lembaga yang berkontribusi atau berpotensi mendapat penerimaan besar tapi sepertinya kurang optimal itu mana saja.

Jadi dengan begitu kita bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait untuk bisa mengoptimalkan.

(T): Apakah Satgassus ini dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti aparat penegak hukum lainnya?

(J): Enggak, enggak. Satgas Khusus ini kami tidak punya kewenangan apa-apa. Oleh karena itu dalam bekerja kami tentunya dengan cara bekerjasama dengan kementerian lembaga.

Itu pun kalau kementerian lembaganya membuka diri. Karena ada juga beberapa bidang kerja yang sepertinya enggak resisten ketika didekati untuk diajak bekerja sama, untuk dibantu bisa mengoptimalkan atau memperbaiki tata kelola yang mungkin kurang optimal.

Dan karena kami enggak diberikan kewenangan, pola pekerjanya pun kami bekerjasama dengan asosiasi barangkali atau pihak-pihak pengawasan eksternal.

Bisa juga informasi dari masyarakat terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

(T): Jadi hasil pekerjaan Satgassus ini wujudnya apakah rekomendasi atau apa? Dan kemudian diberikan kepada siapa?

(J): Karena kami bidangnya lebih ke preemtif, kepada upaya mencegah dan mengantisipasi, maka yang kami lakukan adalah deteksi.