Keracunan Massal Disorot, Anggota DPR Ini Justru Minta Kata ‘Gratis’ di MBG Dihapus—Emang Kenapa?

Ringkasan Utama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), prioritas nasional yang digaungkan Presiden Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024, kembali disorot publik. Di tengah laporan 9.089 anak terdampak keracunan menurut BPOM, seorang anggota DPR dari koalisi pendukung justru mengusulkan penghapusan kata “gratis” demi memperbaiki persepsi program.

   
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah kembali menjadi perhatian. Selain laporan ribuan kasus keracunan makanan, muncul usulan dari anggota Komisi IX DPR RI agar kata “gratis” dihapus dari nama program.

Usulan tersebut disampaikan oleh Irma Chaniago, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem—partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10/2025), Irma menilai kata “gratis” berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas program.

“Makan bergizi saja. Tidak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Niat dari presiden dan pemerintah ini sangat baik, sangat mulia, agar anak-anak bangsa punya IQ (Intelligence Quotient) lebih tinggi,” ujar Irma.

Irma juga menyoroti aspek pelaksanaan MBG di lapangan, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menurutnya perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

Ia menekankan pentingnya tenaga ahli dalam pengelolaan katering dan pemenuhan gizi.

“Harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan basah. Ruangannya harus tersedia. Kontrol harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa penghapusan kata “gratis” merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya lebih edukatif. Kami akan sampaikan,” kata Dadan.

Baca juga: Wartawan Dicekik saat Liput Keracunan MBG di Pasar Rebo, Polisi: Kami Usut

Di sisi lain, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. BPOM mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025. Sementara BGN melaporkan 4.711 korban dari 45 KLB. Perbedaan ini juga disorot oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang mencatat 8.649 anak terdampak, dengan lonjakan 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir September.

JPPI menilai keracunan hanyalah gejala dari masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG. Temuan mereka mencakup pengadaan menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi sekolah dalam pengawasan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah digaungkan sejak kampanye Pilpres 2024. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

MBG ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil, dengan target pemerataan gizi di seluruh Indonesia.