Minggu, 5 Oktober 2025

Studi Demokrasi Rakyat Tagih Janji Terkait Kelanjutan Penanganan Denda Beras Impor 

Kedatangan mereka ke KPK agar laporan tersebut tetap ditindaklanjuti dan sampaikan harapan kepada Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto

Penulis: Erik S
Editor: Eko Sutriyanto
Istimewa
Ilustrasi beras impor Bulog - Studi Demokrasi Rakyat atau SDR mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  laporan demurrage dan dugaan penggelembungan harga impor beras Rp294,5 miliar. Kasus tersebut dilaporkan SDR ke KPK pada Rabu (3/7/2024). 

"Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” ucap Bayu Krisnamurthi.

Saat ini, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved