Pemerintah: Pasal 21 UU Tipikor Tak Hilangkan Imunitas Advokat

TRIBUNNEWS.COM - 

Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Ia dikenal sebagai salah satu kader terbaik Korps Adhyaksa dengan rekam jejak panjang di berbagai posisi strategis dalam institusi Kejaksaan

Pemerintah: Pasal 21 UU Tipikor Tak Hilangkan Imunitas Advokat

Pemerintah membantah anggapan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengancam imunitas advokat saat menjalankan tugas.

Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menegaskan pasal tersebut tidak menyasar profesi, melainkan perbuatan pidana.

“Putusan nomor 7/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan imunitas advokat yang bekerja dengan iktikad baik,” kata Eben di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Ia hadir mewakili presiden atau pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 21 UU Tipikor terkait perintangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 

Sidang ini menggabungkan dua perkara, yakni Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 106/PUU-XXIII/2025 yang diajukan pengacara dan mahasiswa hukum.

Eben menyebut hak imunitas advokat tetap berlaku selama pembelaan dilakukan sesuai hukum dan profesionalisme.

Namun, bila advokat menghambat proses hukum, baik secara langsung maupun tidak, imunitas tersebut gugur.

“Hal ini menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menyasar profesi melainkan perbuatan pidana berdasarkan unsur mens rea dan bukti,” ujarnya.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu menambahkan, pasal tersebut bertujuan melindungi kelancaran dan integritas proses penegakan hukum perkara korupsi. 

Menurutnya, frasa “secara langsung atau tidak langsung” memiliki arti strategis karena modus korupsi kini sering disertai upaya menghindari jerat hukum.