Gen Z Semakin Kritis, Prabowo Rombak Kabinet Demi Formasi Ideal

Ringkasan Utama

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tiga kali reshuffle Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024, mengganti sejumlah menteri dan membentuk kementerian baru demi efektivitas pemerintahan. Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah ini sebagai upaya menyusun formasi ideal sekaligus merespons meningkatnya kritik publik, terutama dari Gen Z yang semakin vokal terhadap gaya kerja dan kebijakan pejabat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan tiga kali perombakan Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada Oktober 2024. Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah tersebut sebagai upaya mencari formasi pemerintahan yang lebih ideal untuk menyukseskan program kerja empat tahun ke depan. 

Ia menyebut bahwa pada awal masa jabatan, Presiden Prabowo perlu mengakomodasi berbagai kepentingan politik, namun seiring waktu, evaluasi terhadap kinerja menteri menjadi keniscayaan.

“Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Reshuffle pertama dilakukan pada Februari 2025, dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Brodjonegoro ke Brian Yuliarto. Reshuffle kedua pada awal September menyentuh lima posisi menteri, termasuk Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani dan kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan berganti dari Budi Gunawan ke Djamari Chaniago. Menteri Pemuda dan Olahraga yang semula dipegang Dito Ariotedjo kini dijabat Erick Thohir. Menteri Perlindungan Pekerja Migran digantikan dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, sementara Menteri Koperasi berpindah dari Budi Arie Setiadi ke Ferry Juliantono. Dalam reshuffle yang sama, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, dengan Mochamad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Reshuffle ketiga dilakukan pada pertengahan September, dengan penunjukan sejumlah wakil menteri dan pejabat strategis. Afriansyah Noor ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Faridah Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selain itu, Moh. Qodari diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet: Wapres Tidak Ikut Campur, Sepenuhnya Kewenangan Presiden

Menurut Agus, reshuffle ini menunjukkan bahwa Prabowo sedang menyusun ulang formasi kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan. Ia menyarankan agar kabinet baru lebih fokus bekerja dan menghindari pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“Jangan gampang membuat statemen ke publik dengan bahasa yang kadang disalahtafsirkan. Lebih baik fokus bekerja dan tunjukkan kinerja yang baik demi kesejahteraan rakyat,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai gaya hidup pejabat perlu disesuaikan dengan semangat pelayanan publik agar tidak memicu ketidakpuasan sosial.

“Genjot lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kurangi belanja dari APBN yang tidak perlu. Lebih baik diarahkan pada program swasembada pangan agar pangan, sandang, papan murah,” ujarnya.

Baca juga:  Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda

Agus Widjajanto, praktisi hukum, pendiri Kantor Hukum Agus Widjajanto & Partners, dan kandidat doktor Universitas Padjadjaran, juga mendorong reformasi kelembagaan dan penegakan hukum.

Ia menilai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu dikembalikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan sistem hukum diperbaiki agar lebih bersih, adil, dan transparan. 

Menanggapi spekulasi publik soal motif reshuffle, termasuk isu bersih-bersih terhadap kelompok tertentu, Agus menekankan bahwa keputusan politik sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa,” tutupnya.