Pendidikan GOTAG
UU Tipikor
Berita
Foto (5)
-
Pasal ‘Sapu Jagat’ UU Tipikor Digugat Adelin Lis, DPR Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum
DPR menegaskan bahwa Pasal 14 UU Tipikor dirancang sebagai norma penghubung antar-undang-undang guna menjamin kepastian hukum
-
UU Tipikor Dinilai Usang, KPK Desak Pembaruan Guna Hadapi Korupsi Modern
KPK mendorong percepatan pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk menjawab tantangan korupsi modern yang semakin kompleks.
-
Adelin Lis Gugat UU Tipikor, Hakim MK: Kok Pelanggaran Administratif Bisa Kena?
Hakim MK heran pelanggaran administratif bisa dijerat UU Tipikor. Pemerintah beri pembelaan lewat teori hukum khusus dan kerugian negara.
-
UU Tipikor Ibarat Palugada, Hakim MK: Penjual Ketoprak di Pinggir Jalan Bisa Kena
Arsul Sani menyebut UU Tipikor ibarat “palugada” yang bisa digunakan untuk menjerat berbagai tindak pidana.
-
Pengamat Sebut Penetapan Nadiem Sebagai Tersangka Tak Lepas dari Rumusan Pasal 2 & 3 UU Tipikor
Penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tidak lepas dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor.
-
Gugat Pasal UU Tipikor ke MK, Hasto Nilai Korupsi Bukan Kejahatan Kemanusiaan
Hasto menyampaikan tambahan alasan permohonan yang menyebut bahwa korupsi bukanlah kejahatan kemanusiaan.
-
Kuasa Hukum Sebut Gugatan UU Tipikor ke MK Diajukan Sebelum Hasto Dapat Amnesti
Permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diajukan Hasto sebelum menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
-
Hasto Kristiyanto Tetap Lanjut Gugat UU Tipikor di MK Meski Sudah Dapat Amnesti dari Prabowo
Maqdir Ismail memastikan kliennya tidak akan mencabut gugatan itu usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
-
Pemerintah: Pasal 21 UU Tipikor Tak Hilangkan Imunitas Advokat
Pemerintah pastikan Pasal 21 UU Tipikor tak hapus imunitas advokat jika bertindak profesional dan tak hambat proses hukum korupsi.
-
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Gugat UU Tipikor tentang Perintangan Penyidikan ke MK
Hasto mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 21 UU/31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Alexander Marwata: Pasal Karet UU Tipikor Berpotensi Disalahgunakan
Permohonan uji materi kedua pasal tersebut adalah tiga mantan terpidana kasus korupsi alias mantan koruptor.
-
Alexander Marwata Nilai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Rawan Jadi Pasal Karet, Perlu Buat Tafsir Baru
Ketidakjelasan norma saat ini bisa membuat seseorang dihukum tanpa adanya kehendak jahat untuk merugikan negara
-
Penjual Pecel Lele Bisa Terjerat UU Tipikor? Begini Pendapat Eks Pimpinan KPK Alexander Marwata
Sebelumnya eks Pimpinan KPK Chandra Hamzah menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bisa saja digunakan untuk menjerat penjual pecel lele.
-
Perwakilan Polri dan KPK Tak Hadiri Sidang Pengujian UU Tipikor, Kompak Minta Ditunda
Perwakilan kedua lembaga ini sama-sama berkirim surat ke MK untuk meminta penundaan proses persidangan.
-
Eks Pimpinan KPK Chandra Hamzah Soroti Celah UU Tipikor: Penjual Pecel Lele Bisa Terseret
Eks Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menjadi ahli dalam sidang uji materiil UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Sidang Kasus Timah, Saksi Ahli Jelaskan Ketidaktepatan Penggunaan UU Tipikor
Ahli hukum Pidana UI Prof Eva Achjani Zulfa mengatakan Undang - Undang Tipikor tidak sesuai jika digunakan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah
-
KPK Alokasikan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Penguatan UU Tipikor
Usulan anggaran untuk memperkuat UU Tipikor tersebut disampaikan Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
-
VIDEO Mantan Menkominfo Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Menara BTS
Johnny G Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) di Kementerian kominfo
-
Pihak Rafael Alun Sebut Sejumlah Tuntutan Jaksa Kedaluwarsa
Terdakwa pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, menjalani sidang pembacaan eksepsi, Rabu (6/9/2023)
-
UU Kejaksaan-Tipikor dan KPK Digugat ke MK, Anggota DPR: Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum
Perwakilan DPR RI Habiburokhman mengatakan pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
