Pendidikan GOTOPIK
UU Pemilu
-
Soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah, Legislator PKS: Ada Niat Baik dan Bisa Dievaluasi
MK memberi penafsiran baru bahwa pemungutan suara dilakukan dalam dua tahap: pertama untuk pemilu nasional, lalu beberapa waktu setelahnya pemilu.
-
Hamdan Zoelva Dukung Putusan Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Memperbaiki Kualitas Demokrasi RI
Praktik pemilu serentak yang dilaksanakan pada 2019 dan 2024 terbukti menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan,
-
Elite PKS Nilai Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Ringankan Beban Partai Politik
Menurut PKS, pemisahan tersebut memberikan kemudahan bagi partai politik dalam menjalani tahapan pemilu ke depan.
-
Putuskan Pemilu 2029 Tidak Serentak, MK Dianggap Kerap Buat Norma Baru dan Lampaui Kewenangan
Selain berpengaruh terhadap penyelenggaraannya, pemilu serentak juga berdampak terhadap partai politik (parpol) dalam mempersiapkan kadernya.
-
Hormati Putusan MK, Ketua KPU: Pemilu Serentak Membuat Penyelenggara Harus Kerja Ekstra
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan proses Pemilu dan Pilkada yang berlangsung serentak membuat mereka selaku penyelenggara
-
MK Hapus Pemilu Serentak, Pimpinan Komisi II DPR: Ada Kesadaran Baru
Zulfikar Arse Sadikin, menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai bentuk kesadaran baru.
-
MK Beri Jeda 2 Tahun Pemilu Nasional dan Daerah, Mahfud MD: DPRD Tak Bisa Diperpanjang
Sementara itu untuk DPRD, kata Mahfud MD harus ada Undang-undang baru untuk mengatur itu.
-
Perludem Nilai Putusan Terbaru MK soal Pemilu Bisa Buat Parpol Lebih Fokus Urus Kandidasi
Dia menilai dengan mengubah jadwal keserentakan pemilu, maka parpol bisa fokus pada kandidasi tanpa melihat tahun politik.
-
Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU hingga Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD
Pemilu 2029 di Indonesia tidak lagi dilakukan secara serentak. Nantinya Pemilu akan dibedakan menjadi dua, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
-
Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD akan Diperpanjang saat Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Rifqy mencontohkan, jika pemilu nasional langsung digelar pada 2029, pemilu daerah baru akan digelar beberapa tahun setelahnya sebagaimana putusan MK.
-
Komisi II DPR: Putusan MK Momentum Desain Ulang Pemilu dan Pilkada
Memisahkan Pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029 momentum merancang ulang sistem Pemilu dan Pilkada agar selaras dengan struktur pemerintahan.
-
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Tak Jamin Perbaikan Kualitas
Formappi menilai putusan MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 bukanlah langkah luar biasa.
-
Plus Minus Pemilu Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Peta Politik Nasional Dinilai Tak Berubah
Pengamat menilai putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap politik nasional, tetapi lebih kepada otonomi daerah yang semakin kuat.
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Ungkap Dampaknya
Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menilai putusa MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 akan membawa perubahan
-
Dede Yusuf Tegaskan Komisi II DPR Siap Kaji Revisi UU Pemilu Pasca Putusan Terbaru MK
Dede Yusuf menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti hasil putusan MK terkait pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal
-
Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada Tidak Serentak Buka Peluang Anggota DPRD Jabat Lebih 5 Tahun
Ada peluang ihwal masa jabatan anggota DPRD hasil pencoblosan Pemilu 2024 lebih dari 5 tahun sejak dilantik.
-
Sampaikan Amicus Curiae ke MK, Deconstitute Minta Jeda 2 Tahun Pemilu Pusat dan Daerah
Menurut Harimurti, pemilih dapat terbebani secara kognitif, karena dihadapkan pada lima surat suara sekaligus dan harus mempertimbangkan.
-
VIDEO DKPP Harap Revisi UU Pemilu Fasilitasi Pembangunan Gedung di Provinsi
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia berharap dapat memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi.
-
UU Pemilu Diuji ke MK, Eks Komisioner KPU dan Pakar Hukum Minta Partai Non-Parlemen Bisa Usul Capres
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, dan pakar hukum Universitas Indonesia, Titi Anggarini menguji konstitusionalitas norma ambang batas pencalonan
-
UU Pemilu Digugat: Minta Relawan yang Kampanye Pakai Money Politic Dipidana, Ungkit Kasus Gus Miftah
Seorang dosen, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2023).
-
PSI Perjuangkan 21,2 Juta Hak Konstitusional Anak Muda untuk Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan permohonan uji materiil Pasal Pasal 169 huruf q UU Pemilu
-
Seluruh Fraksi Nyatakan Sepakat Draf RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna DPR RI
seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyatakan setuju draf Perppu tentang Pemilu tersebut dibawa ke Sidang Paripurna untuk dijadikan Undang-Undang.
-
Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Gugatan Partai Gelora soal UU Pemilu Hari Ini
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan atas gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
Sidang Perdana Pengujian UU Pemilu di MK, PSI Persoalkan Perbedaan Verifikasi Parpol
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (20/6/2022)
-
Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021
Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU
-
Politikus PKB sebut Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas 2021
Menurut Marwan, UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.
-
RUU Pemilu Tak Jadi Dibahas, Perludem: Perubahan UU Pemilu Diperlukan
Titi mengatakan rencana revisi UU Pemilu tak berjalan sebagaimana yang direncanakan sejak awal oleh DPR.
-
Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu, Mensesneg Bantah Muluskan Karier Politik Gibran dan Jegal Anies
Mensesneg Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi 2 UU terkait pemilu dan Pilkada. Ini bukan untuk Gibran.
-
Revisi UU Pemilu Dihentikan, Pengamat Ingatkan Bahaya Jika Ada 271 Plt
Para Plt hanya akan melaksanakan tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved