Industri Tembakau Tertekan, DPR Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Demi Lindungi Jutaan Pekerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak pemerintah untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026. 

Ia menilai langkah ini penting demi menjaga keberlangsungan industri tembakau yang padat karya dan melibatkan jutaan tenaga kerja.

“Di situasi seperti sekarang, seharusnya cukai rokok tidak perlu naik. Ini soal keberlangsungan industri dan daya beli masyarakat,” ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun ke depan bisa menjadi solusi realistis. 

Selain memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi, kebijakan ini juga dinilai mampu menekan peredaran rokok ilegal yang makin marak akibat harga rokok resmi yang terus naik.

“Kalau harga rokok naik, masyarakat cenderung mencari yang lebih murah. Akibatnya, rokok ilegal tanpa pita cukai makin beredar luas,” jelasnya.

Namun, Yahya menekankan bahwa moratorium harus diiringi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap produk ilegal. 

Tanpa itu, kebijakan hanya akan memperbesar celah pasar gelap.

“Moratorium bisa efektif, tapi harus dibarengi pengawasan dan penindakan,” tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai yang Terlibat Peredaran Rokok Ilegal

Ia juga mengingatkan bahwa sektor tembakau menyumbang lebih dari Rp200 triliun untuk penerimaan negara pada 2024. 

Karena itu, kebijakan fiskal terkait tembakau harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemasukan negara dan keberlangsungan lapangan kerja.

“Jutaan orang bergantung pada sektor ini, dari petani, buruh pabrik, pemilik warung, hingga pedagang asongan. Jangan sampai mereka jadi korban kebijakan yang tidak proporsional,” kata Yahya.

Senada dengan itu, pengamat ketenagakerjaan Hadi Subhan menyoroti tekanan ganda yang dihadapi industri tembakau: regulasi yang semakin ketat dan peredaran rokok ilegal yang tak terkendali. 

Ia menyebut banyak pabrik resmi yang tutup, dan dampaknya terasa hingga ke hulu industri.

“Pabrik rokok resmi banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan rokok ilegal. Akibatnya, PHK pun tak terhindarkan,” ujar Hadi.

Desakan untuk menunda kenaikan cukai tembakau kini menjadi sorotan, di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.