3 Fakta Polemik Investasi Peternakan Babi di Jepara: Ditolak Bupati dan MUI Keluarkan Fatwa Haram

"Bagi sebagian orang ini menggiurkan. Kami khawatir generasi berikutnya akan mennoleransi yang tadinya haram menjadi halal," tukasnya.

Ahmad Daroji menegaskan fatwa haram peternakan babi juga berlaku di seluruh wilayah Jawa Tengah.

"Fatwa ini dikeluarkan karena kasusnya berada di Kabupaten Jepara," imbuhnya.

Baca juga: MUI Dukung Penguatan Kelembagaan BPKH Dalam Kelola Keuangan Haji

2. Pemkab Tolak Investasi

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengaku telah mendapat rekomendasi dari MUI serta PCNU tentang izin pendirian peternakan babi.

Pemerintah Kabupaten Jepara menolak investasi tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI.

"Kami datang ke NU dalam rangka mencari fatwa dan petuah dari kiai."

"Sehingga yang menjadi keputusan kami benar-benar tidak mencederai masyarakat," ucapnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Awalnya Witiarso Utomo telah memberi syarat ke pihak perusahaan untuk meminta izin kepada MUI dan PCNU.

"Selama MUI dan NU tidak mengizinkan, kami juga tidak akan memberikan izin," tegasnya.

3. Kata Taj Yasin

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengaku memantau perkembangan polemik investasi babi modern di Jepara.

Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh NU telah mengutarakan penolakan.

Baca juga: Maruf Amin Minta MUI Bantu Suarakan Dukungan ke Pemerintah: Tidak Usah Takut Dikatakan Antek

"Nah adanya saran itu bagaimana pemerintahnya," katanya.

Meski investasi peternakan babi dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun kondusivitas warga harus diutamakan.

"Kita cari tempat lain. Jika masih memungkinkan masih tetap berjalan," lanjutnya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Tolak Investasi Rp1,5 Triliun, MUI Jateng Haramkan Peternakan Babi Modern di Jepara

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Raka)